Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

 

3 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Satu Pemohon Cabut Uji Materiil, Hamdan Zoelva: Mereka Sadar

Senin 11 Oct 2021 07:22 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Mas Alamil Huda

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Satu orang pemohon rupanya sudah mencabut permohonan uji materi AD ART Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menyebut ada empat orang pemohon yang mengajukan uji materiil atau judicial review (JR) terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Ia mengungkapkan, satu orang pemohon rupanya sudah mencabut permohonan tersebut.

 

"Jadi ini fakta-fakta baru, setelah mereka menyadari bahwa mendapatkan informasi sesungguhnya di Partai Demokrat," ujar Hamdan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).

Lewat surat yang ditunjukkan oleh Hamdan, pemohon atas nama Nur Rakhmat Juli Purwanto telah menyampaikan surat pernyataan mencabut permohonan uji materiil ke MA. Surat yang telah ditandatangani oleh Nur itu tertanggal 29 September 2021.

"Pemohon 2 di sana telah mencabut permohonannya. Kemudian banyak diikuti dalam pandangan judicial review, pandangan atau affidavit dari Yosef Badeoda, nah Yosef itu mencabut," ujar Hamdan.

Di samping itu, ia berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa jika ada yang keberatan terhadap AD/ART partai politik, diselesaikan di ranah internal. Dalam hal ini diselesaikan oleh mahkamah partai.

"Hak uji materiil yang dilakukan oleh para pemohon ke Mahkamah Agung bukan terobosan hukum, tetapi usaha mendorong untuk menyimpangi hukum yang ada," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra dipercaya empat kader Partai Demokrat yang dipecat untuk mengajukan uji materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Partai Demokrat (PD) pusing dengan Moeldoko terkait judicial review ini, biarkan saja, yang mau pusing kan mereka. Saya sendiri gak ambil pusing," ujar Yusril.

Ia menyatakan tak mewakili Moeldoko dalam perkara ini. Ia menyebut kliennya ialah empat orang yang dipecat oleh Demokrat di bawah pimpinan AHY. Namun, ia enggan menyebut langsung nama keempat orang tersebut.

"Urusan saya adalah urusan klien empat orang mantan anggota PD yang dipecat dan minta bantuan saya untuk judicial review AD/RT PD ke MA," ujar Yusril.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile