Senin 11 Oct 2021 14:33 WIB

Demokrat Samakan Cara Pikir Yusril Totalitarian Ala Hitler

Totalitarian ala Hitler, kata Benny, berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva (ketiga kiri) bersama elite Partai Demokrat menggelar keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10). Mereka merespons langkah Yusril Ihza Mahendra yang menguji materi AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva (ketiga kiri) bersama elite Partai Demokrat menggelar keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10). Mereka merespons langkah Yusril Ihza Mahendra yang menguji materi AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengaku tak habis pikir dengan cara pikir Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum empat orang mantan kader Partai Demokrat dalam pengajuan uji materiil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, cara berpikir yang dipakai oleh Yusril serupa dengan pemikiran pimpinan Nazi, Adolf Hitler.

"Asal usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Ihza dalam menghadirkan permohonan JR (judicial review) AD/ART ke MA, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler," ujar Benny di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).

Baca Juga

Totalitarian ala Hitler, jelas Benny, dinilai berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebab, organisasi sipil seperti partai politik harus mengikuti kehendak negara, dengan menggunakan alasan hukum sebagai patokannya.

"Dalam cara pikir hukum Hitler itu, yang dikehendaki negara harus diikuti seluruh organisasi sipil. Dalam hal ini dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, Partai Demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara," ujar Benny.