REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mengingatkan, anggaran untuk gaji guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan disalurkan melalui dana alokasi umum (DAU). Itu disampaikan karena melihat adanya daerah yang menunda penerimaan guru PPPK dengan pertimbangan mengenai anggaran.
“Saya sudah konsultasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 sudah diberikan tiga bulan. Nanti tahun 2022 akan diberikan 12 bulan bagi guru PPPK yang sudah diterima tahun ini. Jadi, pendanaan bukan dari APBD murni, melainkan dari DAU," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Sutanto, dalam siaran pers, Senin (11/10).
Hal tersebut dia sampaikan saat merespons pernyataan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, terkait penundaan penerimaan PPPK di daerahnya. Edi menyampaikan, Kota Pontianak menunda penerimaan PPPK karena merasa perlu menghitung ulang kebutuhan yang mendesak menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
"Pada saat pertemuan daring dengan Pak Menteri yang lalu, (gaji) PPPK ditanggung oleh kementerian sehingga daerah mengoptimalkan penerimaan PPPK. Namun, setelah dipertanyakan lebih lanjut, Kementerian Keuangan menyatakan, itu (gaji PPPK) ditanggung oleh APBD. Makanya tahun 2021 kita menunda untuk Kota Pontianak,” jelas Edi.
Pekan lalu Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mengungkapkan, pada 2021 pemerintah pusat telah menyediakan 1.002.616 formasi guru PPPK. Namun, pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia hanya mengajukan sekitar setengah dari formasi yang disediakan tersebut, yakni sebanyak 506.252 formasi.
"Kami menyediakan lebih dari 1 juta formasi. Namun, formasi itu harus datang dari daerah. Dan daerah mengajukan formasi hanya 506.252 formasi," jelas Nadiem, Jumat (8/10) lalu, lewat siaran langsung di Youtube.
Melihat hal tersebut, Nadiem menyatakan akan terus meyakinkan daerah-daerah yang masih belum membuka formasi bagi guru PPPK. Dengan begitu, jumlah formasi guru PPPK di daerah-daerah ke depan akan terus meningkat sesuai dengan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Salah satu yang diyakinkan adalah persoalan anggaran.
"Tentunya kita akan terus meyakinkan daerah-daerah dan sekarang sudah mulai ronde berikutnya untuk tahun depan, untuk meningkatkan formasi dari daerah masing-masing untuk meyakinkan daerah bahwa anggarannya akan diamankan pemerintah pusat," kata dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dari 506.252 formasi yang tersedia pada seleksi guru PPPK itu, hanya ada 322.665 formasi yang dilamar oleh para guru honorer di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Masih ada 183.587 formasi yang belum memiliki pelamarnya dan menurut Nadiem itu terjadi di daerah-daerah terpencil yang memang kekurangan guru.
"Yang belum terpenuhi ini kebanyakan di daerah terpencil di mana masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk bisa mengisi posisi-posisi tersebut," kata dia.
Pada Jumat lalu, Kemendikbudristek bersama dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri, telah mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru PPPK tahun 2021. Mendikbudristek menyampaikan, sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi tahap pertama tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika