REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, kolaborasi pemikiran dan komunikasi terbuka menjadi salah satu kunci dan strategi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dia mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mempercepat kebangkitan perekonomian dan penanganan pandemi Covid-19.

"Kolaborasi pemikiran dan komunikasi terbuka dapat mendorong dan menumbuh kembangkan budaya pembuatan kebijakan yang berbasis bukti sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah untuk mengakselerasi derajat kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi," katanya dalam keterangan, Rabu (13/10).

Menurutnya, perlu adanya landasan hukum kuat berupa peraturan perundang-undangan yang berkualitas dalam rangka mengakselerasi Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, sambung dia, tidak terjadi tumpang tindih dan tetap berpedoman pada HAM.

"Kemenkumham memiliki peran yang sangat strategis terkait pembuatan kebijakan dan pemberian layanan bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini," kata dia.

Eddy melanjutkan, untuk merumuskan berbagai kebijakan sebagai strategi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan berbagai kolaborasi dan keterbukaan pemikiran yang mengedepankan aspek kebaikan bersama. Dia mengatakan, Kemenkumham juga terus melakukan berbagai inovasi layanan publik sebagai bukti komitmen dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan langkah nyata untuk membangkitkan perekonomian nasional.

Dia meminta kepada seluruh pegawai Kemenkumham untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi dalam penyelenggaraan layanan bagi masyarakat. "Mari kita bersama-sama beriringan, bergandengan tangan, dan berkolaborasi menjadi ASN yang semakin pasti meski hidup dalam situasi yang dinamis," kata dia.