REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino dilaporkan telah mengusulkan agar Israel mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Uni Emirat Arab (UEA). Laporan ini disajikan media Israel the Jerusalem Post pada Selasa (12/10).
Infantino mengungkapkan, ada "banyak pembicaraan" dalam beberapa bulan terakhir tentang kemungkinan Israel menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia dengan UEA atau negara-negara Arab lainnya yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengannya.
Berbicara dari Israel, di mana ia menghadiri konferensi kontroversial yang diselenggarakan oleh harian sayap kanan The Jerusalem Post, Infantino mendesak Tel Aviv untuk memiliki visi, impian, dan ambisi untuk menjadi tuan rumah acara olahraga global.
"Kami telah berbicara banyak dalam beberapa bulan terakhir setelah UEA dan Israel menandatangani perjanjian normalisasi mereka. Jadi mungkin menjadi tuan rumah bersama adalah pilihan," kata Infantino, menurut the Jerusalem Post.
Selama kunjungannya, Infantino bertemu dengan PM Israel Naftali Bennett, yang diduga mengucapkan selamat kepadanya atas kunjungan pertamanya ke Israel. Infantino juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) Jibril Rajoub.
Namun Rajoub kemudian membatalkan pertemuan setelah mengetahui bahwa Infantino telah menghadiri acara kontroversial yang diadakan di Museum Toleransi, sebuah kampus yang dibangun di atas kuburan Islam bersejarah di Yerusalem Timur.
"[PFA] menyesali keputusan Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk ambil bagian dalam [acara yang diadakan] di apa yang disebut Museum Toleransi, yang dibangun di atas pemakaman Islam M'manullah, pemakaman Muslim tertua di Yerusalem yang berasal dari abad ke-11," kata PFA dalam sebuah pernyataan, menurut Wafa.
Partisipasi Infantino dikecam sebagai penghinaan total terhadap nilai-nilai toleransi beragama dan hidup berdampingan secara damai, yang didukung oleh undang-undang FIFA.
Israel mencapai kesepakatan normalisasi kontroversial dengan empat negara Arab tahun lalu. Dikenal sebagai Kesepakatan Abraham, Israel sepenuhnya menjalin hubungan diplomatik dengan UEA dan Bahrain, diikuti normalisasi dengan Sudan dan kemudian Maroko pada masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.
Perjanjian yang ditengahi AS itu disambut reaksi keras Palestina dan kecaman dari beberapa negara Arab, yang menyatakan kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Baca juga : Denmark Susul Jerman Lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar
Ikuti Whatsapp Channel Republika