REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Juru bicara diplomatik Qatar di Afghanistan pada Selasa (12/10) mengatakan dunia internasional harus mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Mengisolasi pemerintahan Taliban dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ancaman keamanan yang luas, seperti yang terjadi ketika Alqaeda menggunakan Afghanistan sebagai basis untuk merencanakan serangan 9/11.
Utusan khusus Qatar untuk kontraterorisme dan mediasi dalam resolusi konflik, Mutlaq bin Majed al-Qahtani, telah melakukan pembicaraan dengan Taliban tentang memerangi terorisme. Dia mengatakan Taliban berkomitmen untuk memerangi kelompok ISIS yang semakin aktif di Afghanistan. Taliban juga memastikan Afghanistan tidak digunakan sebagai basis organisasi teroris.
"Diskriminasi dan pengucilan bukan kebijakan yang baik. Sebagai otoritas de facto, Anda (Taliban) memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dilaksanakan," kata al-Qahtani dalam pidatonya di Forum Keamanan Global di Doha.
Al-Qahtani menuturkan keterlibatan dunia dengan Taliban adalah satu-satunya cara untuk mencegah bencana kemanusiaan di Afghanistan. Menurutnya jika dunia tidak terlibat dengan pemerintahan Taliban maka tidak menutup kemungkinan serangan teror seperti insiden 9/11 akan terulang. Dia menjelaskan tragedi 9/11 terjadi karena dunia meninggalkan Afghanistan.
“Jika kita akan melepaskan diri dan tidak terlibat dengan mereka, saya pikir kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan pada 1989 ketika kita meninggalkan Afghanistan. Salah satu konsekuensi dari tindakan itu adalah 9/11, jadi saya pikir kita harus belajar dari ini," kata al-Qahtani.
Al-Qahtani berpendapat pejabat Taliban yang telah tinggal di Qatar memiliki pemikiran yang lebih terbuka karena interaksi mereka dengan diplomat Barat selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, cara berinteraksi dengan Taliban tetap menjadi masalah bagi negara-negara di seluruh dunia.
Selama masa kekuasaan mereka pada akhir 1990-an, hanya tiga negara yang mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan. Kini setelah kembali menguasai Afghanistan pada Agustus lalu, belum ada negara yang mengumumkan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban termasuk Pakistan.
Dalam pertemuan virtual kelompok G20 pada Selasa (12/10), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan masyarakat internasional harus menjaga dialog yang terbuka dengan Taliban. Dunia internasional harus secara bertahap mengarahkan Taliban ke arah pembentukan pemerintahan yang inklusif.
Erdogan mengatakan Turki tidak dapat membebani masuknya migran dari Afghanistan. Dia memperingatkan negara-negara Eropa juga akan terpengaruh oleh gelombang migran baru dari Afghanistan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia ingin negara-negara G20 menetapkan persyaratan untuk mengakui pemerintahan Taliban termasuk memastikan hak-hak perempuan. Sentimen itu digaungkan oleh negara-negara lainnya dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB.
Sejauh ini Taliban hanya mengizinkan anak perempuan dan anak laki-laki Afghanistan untuk kembali ke sekolah dasar. Akan tetapi anak perempuan yang telah menginjak usia remaja dilarang pergi ke sekolah menengah. Bahkan sebagian besar wanita tidak diizinkan kembali bekerja. Di sisi lain Taliban mengizinkan mahasiswa laki-laki dan perempuan kembali ke universitas dengan ruang kelas yang dipisah.
Al-Qahtani mengatakan dalam pembicaraan dengan Taliban dia menjelaskan Islam mendukung hak laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan belajar. Namun, dia memperingatkan dalam masalah politik, dunia tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.
"Bukan kita yang memutuskan atau memaksakan apa yang kita anggap benar," kata Al-Qahtani.
Qatar memiliki peran penting dalam membantu perdamaian di Afghanistan. Qatar menjadi tuan rumah dalam pembicaraan rekonsiliasi perdamaian antara pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, Amerika Serikat (AS), dan Taliban. Selain itu, Qatar juga menjadi tuan rumah ketika pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk menarik pasukan dari Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika