REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bertekad menghentikan ekspor bahan mentah dan komoditas harus diolah menjadi barang jadi. Untuk hal tersebut, dibutuhkan kesiapan industri.
Sejauh ini, Indonesia sudah berhenti mengekspor nikel. Jokowi juga berharap komoditas seperti kelapa sawit atau CPO dan beberapa komoditas lainnya juga berhenti diekspor.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika presiden ingin menghentikan ekspor CPO, langkah pertama yaitu menaikkan dahulu pajak CPO agar cukup tinggi. "Jadi setiap windfall harga internasional yang naik bisa digunakan pemerintah untuk beri insentif ke industri turunannya," jelas dia kepada Republika.co.id, Rabu (13/10).
Setiap ada surplus dari booming komoditas, lanjut dia, uangnya jangan dipakai untuk belanja pemerintah yang tidak relevan dengan hilirisasi tapi langsung masuk. Hal itu guna memberikan pinjaman murah ke pengusaha yang mengolah kosmetik atau biodiesel misalnya.
Ia menuturkan, ambisi presiden itu perlu berbagai persiapan. Di antaranya mencari lahan ideal dan ada kawasan industri dilengkapi fasilitas pendukung.
"Kesiapan hilirisasi biasanya mendapat tantangan dari ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan industri," kata Bhima.
Lebih lanjut, ujarnya, perlu kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus diperhatikan. "Jangan sampai ada industri relokasi. SDM belum mumpuni ini harus disiapkan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika