REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku siap mundur dari jabatannya jika dinilai tak mampu menjalankan tugas. Risma pun mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan Risma ketika 'menceramahi' sejumlah petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendemo dirinya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/10). Hal itu tampak dalam video yang diunggah akun YouTube resmi Dirjen Linjamsos, yakni Linjamsos Oke. Video itu berjudul 'Mensos Risma Didemo di Lombok Timur, Ini Katanya Kepada Pendamping PKH'.
Dalam video berdurasi 16 menit itu, Risma awalnya meminta para petugas pendamping PKH untuk bekerja secara profesional, amanah, dan tulus. Risma juga menyebut tak bisa menambah gaji para petugas pendamping lantaran sudah ada ketentuannya.
Pada bagian akhir video, Risma meminta para pendamping itu agar tak main-main dalam bekerja karena tugas mereka menyangkut masyarakat miskin. Jika terbukti main-main, maka Risma tak akan memberikan ampun. Hal yang sama, kata Risma, juga berlaku pada dirinya.
"Saya sudah sampaikan (ke) Pak Presiden. Kalau saya ini tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak Presiden, saya yang akan mundur," kata Risma.
Untuk diketahui, Tri Rismaharini resmi dilantik menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020 lalu. Dia menggantikan rekan separtainya di PDIP, Juliari Peter Batubara, yang tersangkut kasus korupsi bansos.
Sejak awal menjabat, aksi politisi PDIP ini berhasil mencuri perhatian publik. Mulai dari aksinya menyusuri Jakarta mencari gelandangan, mendatangi lokasi terjadi pemotongan bansos, hingga mengecek penyaluran bansos keliling Indonesia.
Dalam sejumlah kunjungannya keliling Indonesia itu, berulang kali Risma marah-marah karena penyaluran bansos mandek. Ia pun meluapkan amarahnya kepada pejabat daerah setempat, pihak bank, dan petugas pendamping.
Selain aksi solonya di lapangan, eks Wali Kota Surabaya ini juga melakukan pembenahan sistem. Dia berupaya membenahi data penerima bansos pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang masih berlangsung hingga sekarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika