Kamis 14 Oct 2021 14:16 WIB

Wapres Soroti Kemiskinan Ekstrem Lima Daerah di Papua Barat

Wapres meminta gubernur dan seluruh bupati bisa menekan angka kemiskinan ekstrem.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Mas Alamil Huda
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meninggalkan Bandar Udara Pattimura Ambon menuju kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10).
Foto: Dok. BPMI/Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meninggalkan Bandar Udara Pattimura Ambon menuju kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin hari ini memimpin langsung rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 untuk wilayah Papua Barat. Wapres meminta agar gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bisa menekan angka kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayahnya pada 2021 ini.

Rapat dihadiri gubernur Papua Barat, bersama lima bupati yang wilayahnya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan yakni Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

"Lima ini yang dianggap tingkat kemiskinan (ekstrem) cukup berat, tidak berarti yang lainnya tidak ada. Kita harapkan lima kabupaten ini dapat menyelesaikan hingga akhir 2021," ujar Wapres dalam siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (14/10).

Ia juga meminta kepala daerah dan jajarannya bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program penanggulangan. Seperti enam provinsi lainnya, pemerintah menetapkan dua program penanganan kemiskinan yakni perlindungan sosial melalui bansos untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat. 

Wapres juga meminta gubernur dan para bupati memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

"Anggaran bukan isu utama karena sesungguhnya anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah cukup besar. Namun demikian tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," ujar Wapres.

Baca juga : Satgas Tetapkan Karantina 5 Hari Semua Jenis Perjalanan

Menurutnya, konvergensi penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, ia meminta seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Ia mengingatkan, waktu tersisa untuk penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021 tinggal tinggal tiga bulan lagi. Karena itu, disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Papua Barat dengan menggunakan data yang sekarang tersedia.

"Untuk program khusus 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini," kata Wapres.

Kunjungan Kerja Wapres ke Provinsi Papua Barat ini sebagai rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Sebelumnya Wapres telah melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Maluku. Kunjungan kerja Wapres terkait pengurangan kemiskinan ekstrem ini adalah bagian dari prioritas pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement