REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional. Pasalnya, anggaran mengalami pembengkakan biaya sebasar USD 2 miliar dari 6,07 miliar USD, sehingga biaya total menjadi USD 8 miliar atau setara Rp114 triliun.
"Ini merupakan pembekakkan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari china sebesar USD 5,55 milyar, bila jumlah total biaya 8 milyar USD maka, terjadi kenaikan sekitar 2,5 milyar USD atau terjadi kenaikan 40 persen lebih," kata Bambang dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/10).
Bambang memandang pembengkakkan biaya ini mestinya tidak dibebankan kepada APBN. Hal ini sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. "Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut," ujar pria yang akrab disapa BHS itu.
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu menyayangkan pembengkakan biaya yang begitu besar hingga USD 2 miliar. Kondisi ini menurutnya akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat (APBN).
Bambang juga menduga masyarakat akan kesulitan mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta - Bandung. Oleh karena itu, ia meyakini transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis hingga akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.
"Seharusnya Pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," ucap lulusan ITS tersebut.
BHS menuturkan Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini guna menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.
"Bila dengan anggaran 114 triliun tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkain kereta api baik barang maupun penumpang," tutur BHS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika