Sunday, 4 Zulhijjah 1443 / 03 July 2022

Sunday, 4 Zulhijjah 1443 / 03 July 2022

4 Zulhijjah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Anggaran Proyek Kereta Cepat Dinilai tak Rasional

Jumat 15 Oct 2021 07:28 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ilham Tirta

Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Foto: ANTARA / Fakhri Hermansyah
Anggaran kereta cepat Rp 114 triliun tidak sesuai perjanjian dengan pemerintah Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional. Pasalnya, anggaran mengalami pembengkakan biaya sebasar 2 miliar dolar AS sehingga total menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114 triliun.

"Ini merupakan pembekakkan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari Cina sebesar 5,55 dolar AS. Bila jumlah total biaya 8 miliar dolar AS, maka terjadi kenaikan sekitar 2,5 dolar AS atau terjadi kenaikan 40 persen lebih," kata Bambang dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/10).

Bambang memandang pembengkakkan biaya ini mestinya tidak dibebankan kepada APBN. Hal ini sesuai perjanjian awal dengan Cina pada saat pelelangan.

"Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut," ujar pria yang akrab disapa BHS itu.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu menyayangkan pembengkakan biaya yang begitu besar hingga 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 28,2 triliun. Kondisi ini menurutnya akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat (APBN).

Bambang juga menduga masyarakat akan kesulitan mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta - Bandung. Oleh karena itu, ia meyakini transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis hingga akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.

"Seharusnya Pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," kata lulusan ITS tersebut.

Bambang menuturkan Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini guna menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.

"Bila dengan anggaran 114 triliun tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkain kereta api, baik barang maupun penumpang," kata Bambang.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile