REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu dengan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Kamis (14/10) waktu AS, di tengah memanasnya konflik dan krisis kemanusiaan di Ethiopia. Pertemuan Biden Kenyatta akan menjadi tatap muka pertamanya dengan pemimpin Afrika, sejak menjadi presiden AS.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, memberikan pernyataan terhadap apa yang dibahas para petinggi pada saat pertemuan tersebut. "Upaya untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia, memajukan perdamaian dan keamanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi perubahan iklim,” kata Jen Psaki, dilansir laman Aljazirah.
Pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih digelar pasca Biden menandatangani perintah eksekutif, sebagai ancaman untuk Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan para pemimpin lain yang terlibat dalam konflik yang mencekam di wilayah Tigray. AS mengancam akan memberikan sanksi kepada mereka apabila langkah-langkah pengakhiran konfilik di Ethiopia tidak kunjung dilakukan.
Namun, tampaknya situasi perang ini semakin memburuk. Pasukan Tigray mengatakan Pemerintah Ethiopia telah melancarkan serangan militer besar yang mengancam mereka, bukannya mengakhiri perang. Sementara itu Pemerintah Ethiopia menolak "campur tangan asing" dalam penyelesaian konflik mereka.
Kenya sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ethiopia, telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan AS. Mereka bermitra dengan Washington dalam upaya untuk menggagalkan konflik bersenjata di Ethiopia.
Kenya yang menjadi negara relatif vokal diantara negara-negara Afrika lainnya dalam konflik di Ethiopia, memegang kursi kepemimpinan Dewan Keamanan PBB untuk bulan Oktober. Presiden Kenya akan tiba di New York pada Ahad untuk memimpin debat di Dewan, terkait Ethiopia.
“Kedua pihak di Ethiopia perlu mencapai resolusi politik, karena kami tidak percaya bahwa ada solusi militer,” ujar Kenyatta dalam perbincangannya dengan wartawan di PBB.
Pemerintah Biden akan bergerak maju dan akan segera mengambil tindakan sanksi apabila tidak adanya perubahan yang berarti di Ethiopia. PBB juga telah memperingatkan bahwa ratusan ribu orang akan hidup dalam kondisi kelaparan apabila konflik ini terus berlangsung.
