REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tak akan lagi memberikan proteksi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang 'sakit' dan juga tak berani berkompetisi dan mengambil risiko di tengah kemajuan zaman saat ini. Jokowi ingin agar perusahaan pelat merah segera beradaptasi terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan juga merespon ketidakpastian kondisi global saat ini.

Karena itu, ia meminta Menteri BUMN, Erick Thohir agar menutup saja perusahaan-perusahaan BUMN yang tak mampu mengejar ketertinggalan dan bersaing. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat.

“Dunia sudah kaya gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi. Dan kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini, dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, gimana kalau sudah begitu,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, dahulu terdapat banyak perusahaan BUMN ‘sakit’ yang sering mendapatkan proteksi melalui suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurutnya, jika suntikan dana terus menerus diberikan pemerintah, maka justru akan membuat perusahaan tak bisa maju karena tak berani mengambil risiko dan tak berani bersaing.

“Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahin PMN. Sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi gak berani, bersaing gak berani, mengambil risiko gak berani,” ujarnya.

Jokowi ingin perusahaan BUMN mampu bersaing di kancah internasional. Salah satunya dengan menata adaptasi pada model bisnisnya dan juga menggunakan teknologi sesuai perkembangan zaman. “Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah, lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi,” tegasnya.

Dalam arahannya, Presiden juga meminta agar birokrasi perizinan investasi di perusahaan BUMN tak lagi menyulitkan. Perizinan yang ruwet dan berbelit-belit tersebut harus dipangkas. Ia menceritakan, terdapat investor yang mengadu kepadanya karena lamanya proses perizinan pembangkit listrik yang memakan waktu hingga tujuh tahun.

“Enggak boleh PLN sampai bertele-tele begitu. Enggak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini. Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika