REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa tidak ada utang tersembunyi China terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang menyorot perhatian publik. Semua utang tercatat dalam Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Bank Indonesia.

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk proyek kereta cepat karena semua tercatat di PKLN Bank Indonesia," kata Arya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (16/10). "Utang tersembunyi China buat proyek kereta cepat, itu benar-benar hoaks dan tendensius," tambahnya.

Sebelumnya, lembaga riset AidData menyebutkan ada utang tersembunyi atau hidden debt dari China. Istilah utang tersembunyi itu muncul dalam laporan berjudul Banking on the Belt and Road yang terbuat September lalu.

Laporan tersebut menganalisis data sebanyak 13.427 proyek di 165 negara senilai 843 miliar dolar AS. Berbagai proyek itu dibiayai lebih dari 300 lembaga pemerintah dan badan-badan milik negara China.

Dalam laporannya, AidData menyampaikan besar utang tersembunyi China kepada Indonesia mencapai 17,28 miliar dolar AS atau setara 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. AidData mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh China kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam, tapi melalui perusahaan negara, bank milik negara, entitas tujuan khusus, perusahaan patungan, dan lembaga sektor swasta.

Dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, total utang luar negeri (ULN) Indonesia dari China sebesar 21,12 miliar dolar AS pada akhir Juli 2021. Jumlah utang luar negeri itu terbagi dua, yakni utang yang dikelola pemerintah yang dikelola pemerintah sebesar 1,66 miliar dolar AS dan utang BUMN serta swasta dengan total mencapai 19,46 miliar dolar AS.