REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat dapat mengembangkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Sebab, kualitas SDM saat ini menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global dan akan meningkatkan daya saing terhadap negara-negara lain.
"Saya berharap melalui program BLK Komunitas ini dapat menciptakan SDM Papua yang dapat lebih berdaya saing, memiliki karakter yang kuat, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP)," ujar Wapres saat menyaksikan dimulainya Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat salah satunya melalui Yayasan Global Mission International Indonesia, Sabtu (16/10).
Wapres mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, jumlah angkatan kerja yang menganggur di Papua sebesar 75.658 jiwa dari angkatan kerja yang ada di Papua sebanyak 1.767.403 jiwa pada periode Agustus 2020.
Data BPS kata Wapres, menggambarkan tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,28 persen, serta persentase penduduk miskin pada September 2020 yang masih di angka 26,80 persen.
Wapres mengatakan, masih relatif tingginya angka pengangguran antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya. Sehingga, diperlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai fondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
Karena itu, pembangunan BLK Komunitas bagian berupaya meningkatkan kualitas SDM khususnya di Tanah Papua. Wapres meyakini, masih banyak potensi Sumber Daya Manusia Papua yang belum tergali dan belum dikembangkan.
"Hal inilah yang menjadi tugas kita bersama agar dapat mengembangkan bibit unggul yang ada dengan talenta-talenta yang sangat baik di berbagai bidang," ujarnya.
Ia mengatakan, pada 2021, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengalokasikan program dan anggaran untuk pembangunan BLK Komunitas sebanyak 21 lembaga penerima bantuan pembangunan BLK Komunitas, yang terdiri dari 12 BLK Komunitas di Papua dan sembilan BLK Komunitas di Papua Barat. Salah satunya Yayasan Global Mission International Indonesia dimulai pembangunannya hari ini.
Ia pun berharap pembangunan BLK Komunitas dapat diperluas ke depannya, dengan melibatkan beragam komunitas lainnya, seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja melalui program BLK Komunitas.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pengembangan BLK Komunitas dapat bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas. Pelatihan berbasis kejuruan dan keterampilan yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha.
"Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika