REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terus memetakan sistem ketahanan pangan daerah. Hasil pemetaan itu akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi kepala daerah dalam rangka meningkatkan indeks ketahanan pangan di daerah masing masing.

"Selain itu, kami juga mendorong penguatan cadangan pangan pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran yang lebih proporsional. Jika terjadi hambatan dalam ketersediaan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah bisa menanggulanginya," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Sabtu (16/10).

Menurut dia, dalam jangka panjang pihaknya mendorong pemerintah daerah bisa membangun sistem ketahanan pangan sesuai potensi daerah masing-masing. "Hal itu untuk mendukung terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang lebih baik dan mandiri," jelas dia.

Terkait momen Hari Pangan Sedunia 2021 yang mengangkat tema Pangan yang Baik, menurut dia, maknanya sangat mendalam dan jamak. Artinya, kata dia, pemerintah tidak hanya sekedar menyediakan pangan yang cukup, tetapi lebih jauh harus mengupayakan sistem ketahanan pangan yang sumbernya harus berkesinambungan.

"Beragam sesuai potensi lokal, bergizi seimbang, dan aman dalam konsumsinya, optimal dalam mengelola dan memanfaatkannya, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalbar," jelas dia.

Heronimus mengatakan, menyediakan pangan seperti itu tidak mudah karena perlu keterlibatan seluruh sektor. Tidak hanya pertanian dan kelautan yang menjadi sumber bahan pangan, tetapi juga sektor lain yang berperan dalam keterjangkauan pangan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup dan energi yang cukup.

"Sinergi seluruh sektor ini hanya akan terwujud melalui koordinasi yang baik sesuai peran masing-masing, bahkan termasuk peran swasta dan masyarakat umum," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika