Dalam sidang di hadapan Subkomite Urusan Luar Negeri untuk Timur Tengah, Afrika Utara dan Kontraterorisme Global pada Kamis (14/10), anggota Kongres Demokrat Tom Malinowski menggambarkan gejolak politik di Tunisia sebagai kudeta. Sementara anggota parlemen dari Partai Republik Greg Steube menyatakan bahwa presiden Tunisia bukan teman AS. Anggota Kongres dari Partai Republik lainnya, Brian Mast menyebut Saied sebagai seorang diktator.

Tunisia mengalami krisis politik pada akhir Juli ketika Saied menangguhkan parlemen, memecat perdana menteri dan memberikan kekuasaan kepada dirinya sendiri. Pada dasarnya, tindakan Saeid adalah mengambil kendali negara dan mengesampingkan semua oposisi.

Saied mengatakan bahwa, langkah itu diperlukan untuk memerangi pengangguran yang meroket, korupsi yang merajalela, dan pandemi virus korona. Tetapi lawan politiknya menggambarkan tindakan Saeid sebagai perebutan kekuasaan secara terang-terangan.

"Harapan luas untuk masa depan demokrasi yang berakar pada 2011" setelah Arab Spring, telah kembali ke otoritarianisme atau perang saudara yang berkelanjutan," kata Anggota Kongres Ted Deutch, dilansir Middle East Eye, Ahad (17/10).

Kantor Saied pada Kamis malam merilis pernyataan yang mengatakan, Presiden Saeid menyatakan ketidakpuasannya atas sidang kongres AS. Pernyataan Saied tersebut disampaikan ke Kedutaan Besar AS di Tunisia.

Seorang rekan dalam program Timur Tengah di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Will Todman, mengatakan, pernyataan Saied atas sidang kongres AS cukup berani. Hal ini menunjukkan bahwa Saied merasa percaya diri terhadap tindakannya.

"Komentar seperti itu menunjukkan bahwa dia merasa semakin percaya diri seiring dengan berlalunya waktu," kata Todman.

Di Washington, Tunisia menikmati dukungan bipartisan yang luas dari kongres dan pemerintahan AS berturut-turut. Tunisia sangat bersemangat untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mempromosikan demokrasi dan membentuk pemerintahan di Timur Tengah tanpa terjebak dalam konflik dan kampanye militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika