REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan mengkritik keras kinerja Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang tidak profesional dan berujung pada tidak berkibarnya bendera merah putih di podium ajang Thomas Cup 2020. Padahal, prestasi tim Indonesia ini sudah ditunggu sejak 19 tahun terakhir.
Seperti diketahui, tidak berkibarnya bendera Merah putih karena adanya surat dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menyatakan Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada tahun 2020.
Putra menyatakan, masalah administrasi surat menyurat semacam ini tak perlu terjadi. Apalagi di tahun 2020, Indonesia dan banyak negara di dunia memang minim melaksanakan kompetisi akibat pandemi Covid-19.
“Apa sulitnya LADI, sebagai lembaga anti-doping Indonesia menyurati WADA, untuk memberitahukan kondisi kompetisi di Indonesia yang terhenti akibat pandemi, sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan 700 sampel,” katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (18/10).
Soal pergantian kepengurusan LADI yang katanya dianggap turut menghambat respons terhadap permintaan WADA itu, Putra menyatakan, hal itu tak bisa dijadikan alasan. Sebab, dia melanjutkan, pergantian kepengurusan itu terjadi di level atas. Sedangkan, level tengahnya, seharusnya tetap bisa bekerja. Menurutnya, alasan itu adalah hal yang dibuat-buat.
Baca juga : Tak Ada Merah Putih di Piala Thomas, Janji Menpora Ditagih
Kinerja yang tidak profesional ini jadi merusak nama baik Indonesia, merugikan timnas dan pemain serta membuat kecewa rakyat. "Padahal, ini hal-hal yang bersifat administratif, yang seharusnya bisa ditangani," ujar Putra.
Putra juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang menangani masalah ini, dengan menyurati WADA. Kemudian, WADA pun langsung merespon dengan baik. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa hal ini bisa ditangani.
Banyak lembaga anti-doping negara lain bisa menyurati WADA. "Saya bingung kenapa LADI tidak bisa. Apa mungkin ada gangguan jaringan internet di kantornya? Atau belum punya alamat email WADA,” ujar Putra.
Terkait kinerja LADI yang tak beres tersebut, Putra menyatakan, DPR dan Pemerintah akan mengevaluasi fungsi LADI dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) yang kini sedang dibahas. Selain itu, Putra juga mengingatkan agar semua pihak bekerja profesional untuk membangun sistem keolahragaan Nasional.
"Bila kita semua profesional bekerja, akan membangun optimisme rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri," katanya.
Jadi, dia meminta, jangan menimbulkan pesimisme di kalangan rakyat, dengan alasan-alasan yang tak masuk akal seperti administratif.
Baca juga : Merah Putih tak Dikibarkan, Taufik: Pemerintah Harusnya Malu
Ikuti Whatsapp Channel Republika