REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- The Syrian Constitutional Committee’s Small Body dijadwalkan menggelar pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (18/10). Mereka akan mulai merumuskan dan merancang konstitusi baru untuk Suriah.
"Kedua ketua bersama sekarang sepakat bahwa kami tidak hanya akan mempersiapkan reformasi konstitusi, tapi kami akan mempersiapkan dan mulai merancang reformasi konstitusi. Jadi yang baru pekan ini adalah bahwa kita sebenarnya akan memulai proses penyusunan untuk reformasi konstitusi di Suriah,” kata Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen pada Ahad (17/10).
Pedersen mengungkapkan, dia telah bertemu ketua bersama Komite Konstitusi Ahmad Kuzbari (perwakilan pemerintah Suriah) dan Hadi al-Bahra (perwakilan oposisi), serta 15 anggota dari masyarakat sipil. Dia menyebut pertemuan tersebut berlangsung baik.
Pedersen mengungkapkan, semua peserta menunjukkan komitmen terhadap prinsip kerja bersama yang disepakati. “Saya harap kita bisa melanjutkan pertemuan dengan semangat yang sama,” ujarnya.
Menurut Pedersen, putaran keenam sesi The Syrian Constitutional Committee’s Small Body akan berlangsung selama sepekan. Dia berjanji memberi tahu perkembangannya pada akhir pekan ini.
Putaran kelima The Syrian Constitutional Committee’s Small Body diadakan pada Januari lalu dan tidak membuahkan hasil apa pun. The Syrian Constitutional Committee’s Small Body terdiri dari 45 anggota. Sebanyak 15 dinominasikan pemerintah, 15 lainnya diusulkan oposisi, dan 15 sisanya diajukan masyarakat sipil.
Komite Konstitusi memiliki 150 delegasi: 50 dari pemerintah, 50 dari oposisi, dan 50 dari masyarakat sipil. Keputusan untuk membentuk Komite Konstitusi diambil pada Syrian National Unity Congress yang digelar di Sochi, Rusia, pada 31 Januari 2018.
Perang Suriah telah berlangsung selama satu dekade, yakni sejak 2011. Konflik sipil di sana telah menewaskan lebih dari 500 ribu orang dan menyebabkan jutaan warga lainnya mengungsi.