REPUBLIKA.CO.ID, YANGON – Militer Myanmar akan membebaskan 5.636 tahanan yang ditangkap karena berpartispasi dalam gelombang demonstrasi menentang kudeta di negara tersebut. Langkah itu diambil setelah ASEAN mengecualikan pemimpin junta dalam KTT ASEAN tentang Myanmar yang dijadwalkan dihelat akhir bulan ini.
Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan dia akan membebaskan para “pembangkang” sebagai dari peringatan Thadingyut pada 20 Oktober. Sebelumnya pemerintah bayangan Myanmar, yakni National Unity Government (NUG), menyambut keputusan ASEAN tak menyertakan Min Aung Hlaing dalam KTT.
"ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing adalah langkah penting. Namun kami meminta agar mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat," kata juru bicara NUG Dr. Sasa pada Senin (18/10).
NUG mengatakan tokoh non-politik yang menghadiri KTT tidak boleh menjadi perwakilan junta yang menyamar. Pekan lalu, ASEAN telah mengumumkan tidak akan menyertakan junta Mynamar dalam KTT akhir bulan ini. Sebagai gantinya, mereka bakal mengundang perwakilan non-politik.
Brunei selaku ketua ASEAN saat ini menilai junta Myanmar tidak mengambil langkah yang telah disepakati untuk memulihkan perdamaian di negara tersebut. Pada 24 April lalu, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Leaders Meeting. Dalam pertemuan itu tercetus 5 point of consensus untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Dalam konsensus tersebut, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai. Selanjutnya utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN pun akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN bakal mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).
Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari seribu orang dilaporkan tewas sejak demonstrasi pecah Februari lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika