REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Menteng, Jakarta Pusat, sebagai imbal balik nama Jalan Ahmed Sukarno di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki, mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta.
Ketua MUI DKI, KH Munahar Muchtar HS mengatakan, sebaiknya pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengkaji secara benar rencana pemberian nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk.
Baca: UU Nomor 5816 Siap Menjerat Siapa Pun yang Menghina Ataturk
"Ramainya wacana pembuatan jalan di Jakarta dengan nama Mustafa Kemal Ataturk atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, pertama meminta kepada pemerintah agar berpikir ulang untuk menamakan jalan atas nama Mustafa Kemal Ataturk," kata Munahar dalam video yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Selasa (19/10).
"Kenapa demikian? Yang pertama kita tahu sepak terjang seorang Mustafa Kemal Ataturk, dia adalah tokoh sekuler, yang banyak menyakiti umat Islam sepanjang kepemimpinannya di Turki. Dialah orang yang meminta bahkan memaksa umat Islam, agar mengganti Alquran dengan bahasa Turki mengganti azan dengan bahasa Turki, dan saat memimpin banyak ulama dan tokoh Islam yang dibunuh karena berseberangan dengannya," kata Munahar melanjutkan.
Menurut Munahar, sepak terjang Mustafa Kemal yang banyak menyakiti umat Islam di Turki membuat umat Islam di dunia merasa tersakiti hingga kini. Dia menegaskan, sejarah seperti itu tidak akan pernah terlupakan dalam benak umat Islam. Mewakili MUI DKI sekaligus putra Betawi, ia menolak jika ada jalan di Ibu Kota yang dinamakan Mustafa Kemal Ataturk.
"Karena itu, sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia ini, utamanya di Kota Jakarta kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesi Provinsi DKI Jakarta menolak tegas jikalau ada atau dengan wacana atas nama jalan Mustafa Kemal Ataturk. Yang kedua atas nama putra Betawi pun demikian karena Betawi identik dengan Islam," kata Wakil Ketua Tanfidziah PWNU DKI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika