REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, sebanyak 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Bali belum menerima bansos. Akumulasi anggaran bansos yang belum cair itu sekitar Rp 450 miliar.

Risma mengatakan, dana Rp 450 miliar itu merupakan akumulasi anggaran bansos yang belum disalurkan dari Juli hingga September 2021 se-Provinsi Bali. "Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," kata Risma dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali, Selasa (19/10).

Risma mengingatkan, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting guna mendorong geliat perekonomian.

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak," kata Risma, dalam pertemuan yang dihadiri kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial itu.

Secara umum, kendala penyaluran bansos di Bali hampir sama dengan yang terjadi di beberapa daerah lain. Mulai dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, hingga KPM meninggal.

Meski demikian, Risma meminta semua pihak yang hadir dalam pertemuan itu untuk bergerak cepat menyerahkan bansos yang belum tersalurkan. Ia meminta penyalurannya dengan uang tunai dan dirapel.

Dia meminta, penyaluran bansos Januari hingga Oktober harus tuntas dalam bulan ini. "Sekarang sudah pertengahan Oktober, pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," ujar Risma, sebagaimana dikutip dari siaran persnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika