Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

30 Zulqaidah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pemerintah Tegaskan tak Larang Perayaan Maulid Nabi

Selasa 19 Oct 2021 11:45 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Indira Rezkisari

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah tidak melarang perayaan ataupun menikmati hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah tidak melarang perayaan ataupun menikmati hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto/wsj.
Perayaan Maulid Nabi misalnya bisa digelar secara daring.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah tidak melarang perayaan ataupun menikmati hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, ia meminta masyarakat untuk tetap bijaksana dalam memanfaatkan kebijakan ini.

"Disiplin protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan demi mencegah peningkatan kasus Covid-19 di kemudian hari," ujar Johnny dalam keteramgan, Selasa (19/10). Johnny mengingatkan, meskipun kasus sudah mulai menurun, namun pandemi belumlah usai. Masyarakat yang hendak merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dimintanya tetap waspada jangan sampai terjadi gelombang pandemi Covid-19 selanjutnya.

Baca Juga

"Tidak ada larangan untuk merayakan ataupun menikmati hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, pemerintah meminta kebijaksanaan masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas pada hari libur itu," katanya.

Masyarakat, diminta senantiasa menaati SE Menteri Agama No. 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK). Di antaranya diatur PHBK pada daerah Level 2 dan Level 1 dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan prokes ketat.

Sementara itu, PHBK pada daerah Level 4 dan Level 3 dianjurkan dilaksanakan secara virtual/daring. Penyelenggara dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi. "Pemerintah melarang pawai/arak-arakan dalam rangka PHBK yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar," ujarnya.

Pemerintah Daerah diminta mengawasi penerapan protokol kesehatan selama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di daerahnya masing-masing. Aparat TNI/Polri juga diminta ikut membantu pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, setiap kali terjadi kenaikan mobilitas masyarakat akan selalu disertai peningkatan kasus Covid-19. Hal ini, perlu menjadi perhatian bersama agar tidak terulang.

Karena, kelengahan sekecil apapun bisa membuat peningkatan kasus di beberapa minggu ke depan. Ia pun menekankan, momentum penurunan kasus dan peningkatan vaksinasi harus dijaga.

Terlebih, sejumlah negara tetap bisa mengalami kenaikan kasus, meski tingkat vaksinasi sudah tinggi. "Pengabaian terhadap protokol kesehatan dan perspektif salah dengan menganggap vaksinasi akan membuat kebal dari Covid-19 harus dihindari oleh kita semua. Mari meminimalisasi peluang penularan Covid-19 sebesar-besarnya," ucapnya.

 

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile