REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Amerika Serikat (AS) mengecam uji coba rudal Korea Utara (Korut) baru-baru ini. Mereka mengatakan, kecanggihan teknis Pyongyang menunjukkan pentingnya kebutuhan untuk meningkatkan implementasi sanksi-sanksi PBB pada program rudal, misil dan aktivitas ekonomi Korut.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak Korut untuk menghentikan 'provokasi ceroboh' yang mendorong resolusi sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB. Ia mengatakan Korut harus segera memulai kembali negosiasi dengan pemerintah Presiden Joe Biden tanpa syarat untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korut.

Ia mendesak semua negara mengimplementasikan sepenuhnya sanksi-sanksi PBB. "Sehingga kami dapat mencegah DPRK (Korut) mengakses dana, teknologi, cara yang diperlukan untuk mengembangkan lebih jauh senjata penghancur massal dan program rudal balistik ilegal," katanya, Rabu (21/10).

Sebelum rapat darurat Dewan Keamanan PBB mengenai uji coba rudal Korut terbaru Thomas-Greenfield kembali menegaskan AS sudah menawarkan pemerintah Korut untuk berdialog. "Dan kami telah menjelaskan kami tidak berniat memusuhi DPRK," katanya.

Thomas-Greenfield mengatakan pemerintah Biden berkomitmen bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengurangi ketegangan dan menjaga perdamaian di Semenanjung Korea. Ia menambahkan komitmen AS mempertahankan Korea Selatan dan Jepang 'sangat kaut'.

Ia mengkritik komite pemantau sanksi Korut Dewan Keamanan PBB. "Mereka tidak melakukan pekerjaannya," kata Thomas-Greenfield. "Kami harus menegakan pelanggaran-pelanggaran ini, kami harus meningkatkan implementasi sanksi-sanksi dan kami tidak melakukannya, dan terutama kami harus fokus pada mereka yang melanggar sanksi dan mereka yang terlibat dalam aktivitas melanggar sanksi," tambahnya.

Duta Besar AS tersebut tidak menyebutkan negara mana pun. Tapi panel pakar pemantau implementasi sanksi Korut mengutip pelanggaran dilakukan tetangga negara itu yakni Rusia dan China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika