REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Para peserta pertemuan format Moskow terkait Afghanistan meminta PBB untuk menyelenggarakan konferensi donor internasional untuk membantu negara yang dilanda perang itu, kata seorang pejabat senior Rusia pada Rabu.
Berbicara pada konferensi pers di Moskow setelah pertemuan itu, Perwakilan Presiden Rusia untuk Afghanistan Zamir Kabulov mengatakan masyarakat global harus menyatukan upayanya untuk mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan.
“Kita harus mencegah krisis yang akan datang, yang menurut sebagian pihak disebut sebagai bencana kemanusiaan. Untuk melakukan ini, masyarakat dunia perlu bersatu dan meninggalkan pendekatan yang bias,” tutur Kabulov.
Dia mengungkapkan bahwa dapat dimengerti tidak semua orang menyukai pemerintah baru di Afghanistan, tetapi menghukum pemerintah baru berarti menghukum seluruh rakyat Afghanistan, yang tidak pantas mendapatkannya.
Masalah pengakuan Taliban sebagai otoritas sah Afghanistan dibahas pada pertemuan itu, ujar dia menambahkan, “Saatnya akan tiba ketika Taliban akan mulai memenuhi sebagian besar harapan masyarakat internasional, yang menyangkut kedua masalah hak asasi manusia dan inklusivitas pemerintah.”
Taliban bersikeras pemerintah mereka sudah 'inklusif'
Dalam pernyataan terpisah, Abdul Salam Hanafi, wakil perdana menteri kedua di pemerintahan Taliban, mengklaim bahwa pemerintah Taliban sudah “inklusif”. Berbicara di sela-sela pertemuan format Moskow, Hanafi meminta masyarakat global untuk mengakuinya.
Dia mengatakan pemerintah Taliban siap "menjawab semua pertanyaan masyarakat internasional dengan semua kejelasan, transparansi dan keterbukaan".
"Kami memastikan bahwa situasi di Afghanistan stabil dan tidak akan ada ancaman dari wilayah kami ke negara-negara dekat dan jauh," ujar Hanafi.
Format Moskow adalah mekanisme yang dibentuk pada 2017 untuk masalah Afghanistan, mencakup China, Pakistan, Iran, India, Afghanistan, dan negara-negara lain. Sekelompok negara ini sebelumnya sempat mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Moskow pada 2017 dan 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika