REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang ketimpangan ekonomi umat. Zulkifli menilai pernyataan JK sebagai otokritik.
"Kita menyikapinya harus sebagai otokritik. Memang sensitif dan bisa memicu kecemburuan, tetapi kalau diubah jadi energi positif, kecemburuan itu penting untuk memulai persaingan. Umat Islam harus bangkit." Kata Zulhas di sela-sela pidato yang disampaikannya dalam Rapat Konsolidasi Eksekutif PAN, DPW dan DPD se-Sumatera Utara di Medan, Kamis (21/10).
Seperti diketahui, JK menyampaikan tentang ketimpangan ekonomi umat dalam acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Istiqlal secara virtual (20/10). Sejumlah pihak menilai pernyataan JK sangat sensitif karena bisa memicu konflik.
"Saya bilang, dari seluruh kegiatan kita di Indonesia ini cuma satu yang kekurangan kita, ialah kemajun di bidang perekonomian umat. Lihat saja kalau ada 10 orang kaya di Indonesia paling tinggi 1 yang muslim, yang lainnya non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90 persen yang miskin itu umat Islam." ujar JK.
Zulkifli Hasan menambahkan, bahwa kunci kemajuan ekonomi umat adalah membangun ilmu pengetahuan dan keterampilan. "Tadi saya diajak ke Istana Maimun, lalu shalat zhuhur di Masjid Raya Al-Mashun. Saya kira ini peninggalan Kesultanan Deli yang luar bisa. Indah dan megah pada zamannya. Tapi menurut saya ada yang kurang, harusnya dibangun juga kampus, universitas, itu kunci kemajuan," ujarnya.
Zulhas berpesan kepada seluruh kader PAN untuk ikut terlibat membangun ilmu pengetahuan dan keterampilan.
"Kita harus belajar dari sejarah. Jangan hanya bangun istana, bangun masjid, tempat ibadah, tapi juga bangun kampus, universitas, pusat-pusat pendidikan. Itu penting sekali. Saya kira ini jawaban untuk kegelisahan Pak JK dan lainnya itu. Pak JK sendiri juga sudah lakukan, beliau yang ikut menginisiasi berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)," kata Zulhas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika