REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tiga bipartisan senator Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/10) meminta jawaban dari perusahaan elektronik Amerika, Universal Electronics Inc., atas keterlibatan dalam tindakan genosida terhadap etnis Uighur dan kelompok etnis lain di Xinjiang. Ketua Hubungan Luar Negeri Senat dari Demokrat Bob Menendez bersama dengan anggota komite dari Demokrat Jeff Merkley dan Marco Rubio dari Republik mengirim surat kepada Chief Executive Officer Paul Arling.
Para senator tersebut mengirim surat menyusul laporan Reuters yang menyatakan bahwa Universal Electronics mencapai kesepakatan dengan Beijing untuk mengangkut buruh Uighur dari Xinjiang ke Qinzhou.
“Pengaturan ini menunjukkan tanda-tanda kerja paksa dan meningkatkan kekhawatiran bahwa perusahaan Anda mungkin secara langsung terlibat dalam genosida yang dilakukan pemerintah China di Xinjiang,” ujar para senator dalam suratnya seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (21/10).
Dalam suratnya, para senator meminta seluruh perusahaan Amerika untuk berhati-hati dengan agen tenaga kerja pihak ketiga. Para senator tidak ingin perusahaan Amerika terlibat secara sistematis dengan menggunakan tenaga kerja paksa dari Uighur.
“Mengingat pelanggaran yang sedang berlangsung dan terdokumentasi dengan baik ini, perusahaan-perusahaan Amerika harus dengan hati-hati menghindari tenaga kerja paksa Uighur, termasuk dengan hati-hati memeriksa pengaturan dengan agen tenaga kerja pihak ketiga. Laporan baru menunjukkan Universal Electronics mungkin gagal dalam tugas ini,” kata para senator.
Laporan tersebut menyatakan warga Uighur dipindahkan ke fasilitas di Qinzhou, China selatan dan tinggal di asrama terpisah. Mereka berada dalam pengawasan polisi dan tunduk pada kegiatan pendidikan oleh pemerintah China.
"Kami percaya kondisi ini menunjukkan tanda-tanda kerja paksa yang jelas. Kami sangat prihatin Universal Electronics tampaknya tidak berbuat banyak untuk menyelidiki atau memperbaiki situasi," tulis para senator.
Menurut data PBB, setidaknya satu juta orang Uighur ditahan di luar kehendak mereka di tempat-tempat yang disebut Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan. Masyarakat internasional kemudian mendefinisikan pusat pelatihan kejuruan sebagai kamp pendidikan ulang.
Sejauh ini China tidak memberikan informasi tentang berapa banyak kamp yang ada di Xinjiang. China juga tidak mengungkapkan jumlah orang yang ditahan atau berapa banyak yang telah kembali ke kehidupan sosial.
PBB dan organisasi internasional lainnya menegaskan kembali tuntutan agar kamp dibuka untuk inspeksi. China telah mengizinkan beberapa pusat yang ditunjuk untuk dikunjungi oleh sejumlah diplomat dan jurnalis asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika