REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menanggapi, terkait Komjen Paulus Waterpauw yang resmi menjabat sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, hal ini adalah bau amis orde baru yang menyeruak kembali.
"Jenderal Tito pun belum tentu berhasil ikut model habitus gaya model kepimimpinan sipil yang ideal karena dari latar belakangnya saja tidak bakal semudah itu. Apalagi, ini jenderal aktif, jenderal purnawirawan saja kadang masih kesulitan menyesuaikan dengan model pemerintahan sipil berkuasa. Ini tidak mudah," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (22/10).
Dia mengatakan, pemerintahan sipil itu tidak akan pernah sama dengan lembaga aparat kepolisian. Maka dari itu, jangan terapkan peraturan seperti pemerintahan militer yang tidak ada demokrasi, tegak lurus dan garis komando.
"Bagaimana mungkin kami bisa memahami dan mengimbangi gaya kepemimpinan jenderal aktif bahkan apakah jenderal aktif yang terbiasa dengan garis hitam full komando beradaptasi dengan cepat dengan tata kelola pemerintahan model sipil," kata dia.
Dia menambahkan, Kemendagri diisi oleh jenderal kepolisian itu kurang tepat. Tempat anggota kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum bukan pamong rakyat. Dunia meraka sangat berbeda.
"Sangat menyayangkan dan kami keberatan dengan model jenderal aktif yang terlalu mendominasi di institusi pamong rakyat," ujar dia.
Baca juga : Aparat Diingatkan tak Boleh Tegakkan Hukum Sembarangan
Menurutnya, Jenderal polisi harus kembali ke barak tidak boleh menjadi pejabat politik. Kalau mau terjun ke dunia politik harus pensiun dini (purnawirawan) dan mundur dari jenderal aktif. Jangan sampai gagal paham dengan model begini, prajurit diminta melayani tata kelola pemerintahan rakyat. "Itu tidak nyambung," ucapnya.
Kemendagri, kata Chaniago, bukan tempat kemudian terkesan parkirnya para jenderal aktif yang nonjob. "Ini dagelan lelucon yang tidak lucu ditampilkan ke ruang publik. Mesti diingat Kemendagri adalah pemerintahan sipil dan pamong rakyat," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian melantik Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdekat Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/10). Paulus menggantikan Robert Simbolon, yang sebelumnya menjadi pelaksana tugas (plt) Deputi BNPP.
BNPP adalah organisasi yang berada di bawah Kemendagri. Ketika dikonfirmasi Republika, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, membenarkan informasi pelantikan Paulus sebagai Deputi BNPP.
Paulus sebelumnya berstatus sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Mantan Kapolda Papua itu akan berusia 58 tahun pada 25 Oktober 1963. Dengan begitu, ketika dilantik menjadi pejabat utama di Kemendagri, status jenderal bintang tiga tersebut masih anggota Polri aktif.
