REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Musi Banyuasin. Penggeledahan terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Perkara tersebut telah menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin.
"Dari empat lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (23/10).
Ali mengatakan, barang bukti selanjutnya akan dilakukan analisa dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat Dodi Reza dan kawan-kawannya itu. Dia melanjutkan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi lainnya.
Selain rumah dinas bupat, lokasi yang digeledah KPK adalah rumah dari para pihak terkait, kantor dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa kantor pemkab Musi Banyuasin yang meliputi ruang kerja bupati, ruang kerja sekretaris daerah dan ruang kerja Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Musi Banyuasin.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Dodi Reza Alex Noerdin bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM) Kabid Sumber Daya Air sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU) serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH) sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa.
Perkara bermula saat pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P tahun anggaran 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Dodi diduga mengarahkan dan memerintahkan Herman Mayori, Eddi Umari dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk merekayasa pelaksanaan lelang proyek di daerah tersebut. Dodi meminta Herman dan Eddi membuat daftar paket pekerjaan sekaligus menentukan pemenang atau calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan dimaksud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika