REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah memperkuat usaha menengah, kecil, dan Mikro (UMKM) dalam negeri, agar memiliki daya saing. Hal itu dibutuhkan untuk menekan produk impor yang banyak dijual pada platform e-commerce.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi e-commerce sepanjang 2020 mencapai Rp 253 triliun dan diperkirakan bisa mencapai Rp 337 triliun pada 2021. Sayangnya menurut LaNyalla, 90 persen lebih produk yang dijual di e-commerce Indonesia adalah produk impor.

"Platform e-commerce itu seakan dikuasai oleh produk impor. Maka, saya menilai penting untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan UMKM kita agar berdaya saing yang akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian nasional," ujar LaNyalla lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).

Ia menilai, angka yang sangat besar itu perlu diimbangi dengan pertumbuhan produk-produk kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif. Serta kualitas barang yang baik dari para UMKM.

"Karena bagaimanapun, konsumen akan mencari barang yang murah. Untuk itu, UMKM kita harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan tersebut," ujar LaNyalla.

Ia melihat, UMKM di luar negeri seperti China lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat UMKM dalam negeri.

"UMKM di Indonesia harus memiliki kesadaran dan terus-menerus diberikan edukasi dan peningkatan kapasitas dalam produksi, baik SDM maupun kualitas produk," ujar LaNyalla. 

Menurutnya, salah satu kelemahan pelaku UMKM dalam negeri masih banyak yang belum memahami terkait dunia digital. Meskipun terdapat pelaku usaha yang telah merambah pasar internasional melalui media sosial, tapi persentase mereka masih kecil dibanding dengan UMKM konvensional.

"Pelaku UMKM perlu dibekali dengan pemahaman keuangan secara profesional, akses pembiayaan serta pengelolaan yang profesional untuk merambah pasar ekspor," ujar LaNyalla.