REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, bicara tentang pesantren dan santri di Indonesia itu pasti terkait dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dia berbagi pengalaman tentang perdebatan kecil di internal Kementerian Agama (Kemenag).
"Ketika mendisukusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan mengubah tagline, atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal, saya bilang gak ada ikhlas ditulis itu, namanya ikhlas dalam hati, ya ini menunjukkan ndak ikhlas," ujarnya di Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 yang diadakan RMI-PBNU, dikutip Republika di Jakarta, Ahad (24/10).
Menurut dia, bantuan ikhlas itu berarti ada seseorang minta potongan. Sehingga kelihatannya ingin membantu, melainkan minta potongan. Hal itu artinya tidak ikhlas beramal, sehingga tagline itu dianggap tidak bagus.
Kemudian, perdebatan berkembang menjadi sejarah asal usul Kemenag. Dia menyebut, salah satu staf di menyinggung sejarah jika berdirinya Kemenag merupakan hadiah pemerintah kepada umat Islam.
"Karena waktu itu perdebatan bergeser kementerian ini, harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tak setuju, kementerian ini harus Kementerian Agama Islam," kata mantan wakil bupati Rembang itu.
Yaqut pun mengklarifikasi soal pernyataan Kemenag merupakan hadiah negara untuk umat Islam. Menurut eks ketua umum GP Ansor tersebut, tidak tepat Kemenag diperuntukkan bagi umat Islam.
"Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi wajar sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, karena hadiahnya untuk NU kenapa begitu?" kata Yaqut di acara yang dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tersebut.
Dia pun menyinggung sejarah pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta. Menurut Yaqut, yang mengusulkan pencoretan itu adalah juru damai KH Wahab Hasbullah, yang merupakan salah satu pendiri NU. Dari usulan KH Wahab, kata dia, baru lahir Kemenag.
"Jadi wajar sekarang minta dirjen pesantren, banyak afirmasi pesantren, dan santri juga, jamiyah Nadhlatul Ulama. Wajar-wajar saja, tak ada yang salah," kata politikus PKB tersebut.
Yaqut juga menyinggung, pengakuan dan perhatian pemerintah kepada pesantren sebenarnya belum cukup. Memang sudah ada dana abadi pesantren, meski begitu, ia menganggap jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan pesantren terhadap bangsa dan negara ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika