REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen penting dalam bangkitnya perekonomian saat terjadi krisis ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini banyak pihak yang menyoroti APBN secara detail. 

Hal ini berbanding terbalik saat krisis 1998 dan 2008. "Tahun 97-98 tidak ada yang lihat APBN, dianggap taken for granted, pada 2008-2009 pun tidak ada yang lihat APBN," ujarnya saat webinar seperti dikutip Senin (25/10).

Sri Mulyani mengingatkan Indonesia setelah melalui tiga krisis mulai dari krisis 1998, 2008, dan pandemi Covid-19. Hal ini seharusnya mampu dilihat dari berbagai sisi baik dari legal atau aturan, hingga sisi sosial yang memiliki dampak yang baik.

"Sisi ekonomi keuangan jelas banyak sekali, keuangan negara saja ini krisisnya ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau dari sisi moneter saya lihat mestinya BI juga sudah cukup banyak meng-capture-nya," katanya.

Maka itu, lanjut Sri Mulyani, keuangan negara harus kembali sehat saat kondisi negara sebelum pandemi. "Kita harus saling menyehatkan karena pada saat kemudian ekonomi ambruk, dia harus menjadi penyembuh dan penarik ekonomi balik lagi. Jadi debt to GDP pressure-nya kita turunkan, defisitnya kita turunkan, sehingga kita punya yang disebut fiscal space, begitu terjadi hantaman, fiscal space itu yang kita pakai," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika