REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pasukan militer Sudan telah menahan sedikitnya lima pejabat senior pemerintah pada Senin (25/10). Laporan stasiun televisi Al Hadath ini muncul tidak lama setelah kelompok pro-demokrasi mengajak rakyat Sudan turun ke jalan melawan kudeta militer.
Salah satu anggota keluarga penasihat media Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan pasukan militer masuk ke rumah dan menahannya. Militer Sudan belum memberikan komentar.
Sementara itu Senin (25/10) stasiun televisi Sudan beroperasi dengan normal. Saksi mata mengatakan tampaknya layanan internet di ibu kota Khartoum dimatikan.
Al Hadath mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Hamdok menjadi tahanan rumah. Pasukan militer juga menahan empat orang anggota kabinet, satu orang anggota Dewan Kedaulatan dari sipil, dan beberapa gubernur negara bagian dan ketua partai.
Para pejabat yang ditahan termasuk Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, anggota Dewan Berdaulat yang berkuasa, Mohammed al-Fiky Suliman, dan penasihat media untuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok, Faisal Mohammed Saleh. Selain itu,
Gubernur Khartoum, Ayman Khalid juga ditangkap.
Penangkapan itu terjadi ketika utusan khusus AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman bertemu dengan para pemimpin militer dan sipil Sudan pada akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang berkembang. Situs web Stat News Sudan menyoroti pertemuan dengan pejabat militer.
NetBlocks, sebuah kelompok yang melacak gangguan di internet, mengatakan, mereka telah melihat gangguan signifikan pada koneksi internet fixed-line dan mobile di seluruh Sudan. “Gangguan itu kemungkinan akan membatasi aliran informasi online dan liputan berita tentang insiden di lapangan," ujar NetBlocks.
Sejak plot kudeta bulan lalu, Sudan sudah berada di ujung tanduk. Militer dan kelompok sipil yang berbagi kekuasaan sejak diktator Omar al-Bashir digulingkan tahun 2019 lalu saling tuduh.
Bashir digulingkan dan dipenjara beberapa bulan usai rakyat Sudan menggelar unjuk rasa. Militer dan sipil sepakat mengelola negara melalui Dewan Kedaulatan hingga pemilihan umum tahun 2023.
Ketegangan meningkat pada bulan ini setelah koalisi kelompok pemberontak dan partai politik memisahkan diri dari militer. Pendukung militer menggelar aksi duduk di kantor kepresidenan meminta militer membubarkan pemerintah sipil.
Pekan lalu beberapa anggota kabinet ikut dalam unjuk rasa besar di beberapa wilayah Khartoum dan kota-kota lain menentang prospek pemerintahan militer. Kepala Dewan Kedaulatan dari militer sudah menegaskan komitmennya pada transisi kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika