REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita meminta kepada pelaku usaha untuk mengikuti Program Pelaporan Sukarela (PPS) yang serupa tax amnesty pada awal periode atau mulai 1 Januari 2022 mendatang.

"Jangan coba-coba di akhir tempo, karena ketika membludak sistemnya bisa nge-hang juga," kata Suryadi dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Jakarta, Senin (25/10).

Dalam UU HPP, pemerintah membuat PPS bagi WP OP dan Badan, baik yang merupakan peserta tax amnesty 2016 maupun WP OP maupun yang bukan peserta tax amnesty 2016. Program ini akan dimulai pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 mendatang.

Belajar dari tax amnesty 2016 lalu, Suryadi mengatakan, kebanyakan WP OP dan Badan baru melapor saat periode program nyaris berakhir sehingga sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sempat bermasalah. Suryadi pun mengapresiasi DJP yang kembali membuat program serupa dengan landasan UU HPP.

Menurutnya, masih ada pelaku usaha yang belum melaporkan keseluruhan harta mereka kepada DJP. "Tax amnesty pertama 2016 yang mengikuti hanya 1 jutaan peserta, sementara target kita 10 juta. Mereka semua saat itu sanksi, apakah ini jebakan," kata dia.

Ia mengataka, saat ini DJP telah mendapatkan data dan informasi terkait WP yang belum sepenuhnya patuh melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Karena itu ia mengingatkan pelaku usaha yang belum patuh membayar pajak untuk segera melapor hartanya pada 1 Januari 2022 mendatang.

"Sebelum diperiksa jangan sungkan untuk ikut program ini karena di kantor pajak sudah ada sistem IT baru dimana 2023 tidak bisa lari lagi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika