REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Hasto Kristiyanto dalam kapasitasnya sebagai peneliti sangat terkejut dengan banyaknya mahasiswa yang ikut melamar untuk mendapatkan beasiswa. Khususnya beasiswa kajian akademis guna membandingkan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Presiden SBY.
“Peminatnya sangat banyak, mencapai 53 orang. Sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama. Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia. Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dll," tutur Hasto sebagai peneliti pemikiran Geopolitik Soekarno berdasarkan rilis BPIP, Selasa (26/10).
Hasto menilai kajian akademis ini penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangs. Khususnya tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana legacy seorang presiden diambil. "Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata,” tutur dia.
Ia menambahkan berbagai kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting, misalnya mengapa dalam era demokrasi dengan kompetisi yang sangat ketat, pada tahun 2009 ada Parpol yang mencapai kenaikan perolehan suara 300 persen.
"Penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan," ucap dia. Selain itu penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting, mengingat saat ini sedang dibahas tahapan Pemilu.
Bagi PDI Perjuangan upaya peningkatan kualitas Pemilu menjadi tema kajian akademis yang sangat menarik karena obyektif dan bisa metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
Dengan mengedepankan riset untuk analisis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan bagaimana sistem politik Indonesia benar-benar mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika