Selasa 26 Oct 2021 13:19 WIB

Tito Tunjuk Staf Menteri Jadi Plt Sekjen Kemendagri 

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori yang meninggal pada Ahad (24/10) malam. 

Rep: Mimi Kartika/ Red: Ratna Puspita
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Foto: Antara/Biro Pers Setpres/Rusman
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menjadi pelaksana tugas sekretaris jenderal (plt sekjen) Kemendagri. Suhajar menggantikan sementara posisi Muhammad Hudori yang meninggal pada Ahad (24/10) malam. 

Tito mengatakan, kekosongan posisi harus segera diisi karena jabatan sekjen sangat penting seperti jantungnya kemendagri. Tidak adanya jabatan wakil menteri di Kemendagri menempatkan sekjen sebagai orang kedua setelah menteri dan membantu pelaksanaan tugas seorang menteri. 

Baca Juga

“Untuk itu lah saya tidak mau terlalu lama juga (jabatan sekjen kosong), karena akan berat bagi saya sendirian,” ujar Tito saat penyerahan surat keputusan plt sekjen kemendagri, Selasa (26/10). 

Tito mengungkapkan alasan memilih Suhajar sebagai plt sekjen lemendagri. Menurut dia, Suhajar memiliki beberapa pengalaman, salah satunya pernah menjadi plt sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), termasuk penjabat gubernur Kepulauan Riau. 

Tito juga sempat mempercayakan Suhajar mengemban jabatan pelaksana harian (plh) direktur jenderal bina administrasi kewilayahan kemendagri. Dia pun berpesan agar Suhajar dapat melakukan rapat tiap pekan membahas belanja komponen kemendagri. 

Tito meminta agar belanja komponen terus dipantau dan dilihat siapa yang paling rendah angkanya. Langkah itu dilakukan agar belanja komponen hingga akhir tahun, tidak lebih rendah dari 2020.

Selain itu, Tito juga menunjuk Staf Ahli Menteri Sugeng Haryono menjadi plt direktur jenderal bina pembangunan daerah kemendagri. Sugeng menggantikan Nur Cahya Murni yang memasuki masa pensiun pada 25 Oktober 2021. 

Tito meminta Sugeng segera bekerja untuk membina dan mengawasi pembangunan di daerah yang sangat luas. Sugeng juga harus segera menangani masalah kemiskinan ekstrem di daerah, khususnya tujuh provinsi yang perlu diperhatikan karena memerlukan pendataan akurat secara by name dan by address.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement