Jumat 22 Oct 2021 13:29 WIB

Kesetaraan Gender, Menteri PPPA: Wanita Harus Buat Perubahan

Pembangunan di Indonesia dinilai belum dirasakan setara oleh kaum perempuan.

Red: Karta Raharja Ucu
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pembangunan di Indonesia belum dirasakan setara oleh kaum perempuan. Padahal, hak setiap warga negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki berdampak pada adanya kesenjangan beberapa hal, di antaranya banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki.

"Termasuk penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya," kata I Gusti Ayu Bintang di Jakarta, Jumat (22/10).

Kondisi tersebut, lanjut dia, semakin parah sejak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perempuan kian terdampak ketimpangan yang melebar. Pasalnya, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal yang justru paling terdampak pandemi.

Padahal, pada kenyataannya perempuan memegang banyak peranan penting, di antaranya membantu mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Perempuan menentukan kualitas generasi penerus, demikian juga kepemimpinan perempuan meningkatkan ekonomi, ketahanan pangan dan membuka berbagai peluang lintas generasi," ujar dia.

Selain itu, dalam perjuangan melawan Covid-19, perempuan menjadi tulang punggung dari proses pemulihan di dalam komunitas. "Baik secara sosial maupun ekonomi,” ucap Menteri.

Ibu menteri juga menyoroti kesenjangan gender di lingkungan kerja. KPPPA melaporkan terjadi beberapa tindakan pelanggaran hak perempuan di tempat kerja. Contohnya adalah pemberian gaji yang lebih rendah daripada laki-laki, PHK pada perempuan hamil, tidak diberikannya cuti haid, kurangnya fasilitas bagi para pekerja perempuan untuk memberikan ASI, dan sebagainya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, saat ini perempuan telah banyak aktif dan mengambil peran strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di segala bidang. Mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset, dan lainnya.

Dia mendorong agar perempuan terus meningkatkan kapasitas dirinya. "Menghadapi tantangan masa depan, perempuan juga harus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, serta harus semakin mampu mengorganisir, dan menghasilkan kepemimpinan perempuan yang inspiratif," kata Puan di Jakarta.

Menurutnya, inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender, bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Menurutnya, hal itulah yang jadi semangat dan harus ditanamkan dalam membangun dunia, di mana, perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraaan yang sama.

Puan menggambarkan peran laki laki dan perempuan seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan dua sayap seekor burung. "Jika masing-masing sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika salah satu sayapnya patah, maka tak dapatlah terbang burung itu," kata Puan.

Politikus PDIP ini mengatakan selalu mengingatkan semua pihak agar menyertakan perempuan dalam seluruh proses pembangunan. Partisipasi perempuan seharusnya bukan sekadar kebijakan afirmatif, tetapi kesadaran atas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Tanpa kesadaran akan penghargaan harkat dan martabatnya sebagai manusia, kata Puan, maka perempuan akan terus menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Puan mengatakan pemberdayaan perempuan harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Saya percaya negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement