REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Executive General Manager Bandara Jenderal Besar Soedirman Catur Sudarmono mengajak pemerintah daerah di Jawa Tengah bagian selatan turut membantu menjaga konektivitas penerbangan di Purbalingga.
"Kami akan lakukan sounding atau pengumuman dengan lima pemerintah daerah agar turut berkontribusi. Mungkin dalam beberapa waktu perjalanan dinas bisa dialihkan ke bandara ini," kata Catur Sudarmono.
Catur menjelaskan, Bandara Jenderal Besar Soedirman yang berlokasi Purbalingga membutuhkan dukungan dari daerah-daerah sekitarnya seperti Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Karesidenan Banyumas.
Kata dia, pihak bandara akan mendukung berbagai kerja sama yang mungkin dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan pemda setempat. Bandara Jenderal Besar Soedirman memiliki runway dengan dimensi 1.600x30 meter dan apron 69x103 meter.
Keberadaan bandara ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari Pemkab Purbalingga yang menyediakan terminal penumpang sementara berukuran 20 x 20 meter.
Selain itu, sudah direncanakan pembangunan terminal hingga berkapasitas 300 ribu penumpang/tahun. "Kami akan mendampingi teman-teman dari airlines, nanti pola kerja sama akan seperti apa yang ditawarkan. Kami dari pihak bandara akan tetap memfasilitasi dari sisi penunjang operasional," ujarnya.
Catur menambahkan, Bandara Jenderal Besar Soedirman berkomitmen untuk memperluas konektivitas penerbangan di Jawa Tengah, dengan menjalankan operasional bandara secara penuh.
Ia berharap, kehadiran Bandara tersebut turut mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Purbalingga dan kota-kota sekitarnya. Maskapai Citilink Indonesia menghentikan sementara penerbangan ke Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga.
Keputusan untuk menghentikan jadwal penerbangan ke bandara di Purbalingga tersebut didasarkan pada rendahnya tingkat okupansi. Citilink melayani penerbangan Jakarta-Purbalingga-Surabaya dan sebaliknya, dengan menggunakan pesawat turbo propeller ATR 72-600 berkapasitas sekitar 72 kursi penumpang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika