REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai wajar deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurutnya, Anies pantas bermanuever lebih awal karena tak ada kendaraan politik menuju kursi Presiden RI.
Karyono menanggapi, kemunculan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) sebagai fenomena politik yang lumrah. Ia memandang deklarasi relawan ANIES untuk menggalang dukungan politik, baik dukungan dari masyarakat maupun partai politik.
"Terlebih, Anies Baswedan bukan kader partai politik. Maka tak heran jika kubu pendukung Anies dan pendukungnya memandang perlu untuk bergerak lebih awal," kata Karyono dalam keterangannya, Selasa (26/10).
Karyono menganalisa dalam konteks strategi menggalang dukungan pemilih, memang lebih efektif jika dilakukan jauh-jauh hari. Pasalnya, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas membutuhkan waktu yang memadai.
"Kandidat harus dikenal masyarakat dan disukai, baru kemudian bisa dipertimbangkan untuk dipilih," ujar Karyono.
Karyono juga menyarankan setiap Capres 2024, termasuk Anies Baswedan memperkuat citra diri dengan kerja nyata. Lewat kerja nyata maka masyarakat dapat menilai sang kandidat Capres.
"Untuk itu, maka kandidat perlu memiliki rekam jejak yang positif di mata publik, baik dalam aspek personality maupun prestasi yang menjadi success story. Itulah modal sosial yang harus dimiliki setiap kandidat selain modal finansial," ucap Karyono.
Sebelumnya, sejumlah relawan mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Koordinator Anies, Laode Basir, mengatakan dukungan itu diberikan lantaran kinerja Anies dalam memimpin Jakarta selama empat tahun ini dinilai sangat baik.
"Kita punya niat baik melihat Anies sudah jaga demokrasi di Jakarta dengan baik karena tidak ada satupun orang yang hina atau bully Anies yang berujung ke aparat penegak hukum," kata Laode di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Rabu (20/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika