REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyuarakan penentangan terhadap rencana perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Pemerintah AS mengatakan, perluasan permukiman dapat merusak prospek solusi dua negara.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Selasa (26/10) dengan tegas menolak desakan Israel untuk membangun lebih banyak permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Dia juga mengkritik upaya untuk secara surut melegalkan pos-pos pemukiman di wilayah Palestina.
"Kami sangat prihatin dengan munculnya tender untuk membangun 1.300 unit permukiman di Tepi Barat. Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan memastikan ketenangan," ujar Price, dilansir Aljazirah, Rabu (27/10).
Ketika ditanya apakah Israel akan menghadapi konsekuensi dari pemerintah AS atas rencana tersebut, Price mengatakan, AS akan terus berdiplomasi dengan Israel. Price menambahkan bahwa, kekhawatiran tentang perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah dibahas di pemerintahan tingkat tinggi.
“Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat senior, di tingkat paling senior, dengan mitra kami, Israel. Mitra kami, Israel tahu di mana kami berdiri, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi," kata Price.
Sejak menjabat pada Januari, Presiden Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum. Mereka hanya mengeluarkan peringatan terhadap langkah-langkah yang merugikan solusi dua negara.
Biden juga telah menolak beberapa seruan progresif untuk mengkondisikan bantuan AS ke Israel. Komentar Price pada Selasa muncul ketika Kongres diperkirakan akan menyetujui pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel.
Anggaran tersebut di luar 3,8 miliar dolar AS yang digelontorkan untuk Israel setiap tahun dalam bentuk bantuan militer. Sebelumnya Biden telah mengisyaratkan dukungan untuk pendanaan baru bagi Israel.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juli, pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa, pemukiman Israel merupakan kejahatan perang. Pada 2016, Dewan Keamanan PBB mengutuk permukiman tersebut dalam sebuah resolusi yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki validitas hukum.
Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dalam perang 1967. Sejak itu, mereka telah menduduki tanah itu dan membangun permukiman eksklusif bagi warga Israel. Para kritikus menyebut tindakan Israel itu sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika