REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam kudeta yang baru terjadi di Sudan, Senin (25/10). Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak bersama untuk mencegah "epidemi kudeta ini."
Pengambilalihan oleh militer di Sudah telah didahului oleh kudeta di Myanmar, Mali, Guinea, dan upaya kudeta di beberapa negara lain. Guterres mengatakan, bahwa kesenjangan geopolitik yang kuat di antara anggota Dewan Keamanan, dan dampak ekonomi dan sosial dari Covid-19 telah menciptakan kudeta.
"Di mana beberapa pemimpin militer merasa bahwa mereka memiliki impunitas total, mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan karena tidak akan terjadi apa-apa pada mereka," ujar Guterres seperti dikutip laman Aljazirah, Rabu (27/10).
Dewan Keamanan PBB mengadakan konsultasi tertutup tentang Sudan beberapa jam setelah militer yang dipimpin Abdul Fattah al-Burhan mengkudeta pemerintahan. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan tentang situasi di Myanmar. Badan tersebut juga mengutuk pengambilalihan oleh militer di Mali.
"Masih membahas kemungkinan pernyataan tentang Sudan," kata para diplomat. Sebelum pertemuan, wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan, dewan harus mengimbau untuk menghentikan kekerasan dari semua pihak. "Saya tidak berpikir itu tugas kita untuk memberi label situasi seperti kudeta atau bukan kudeta," katanya.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan Hamdok setelah pembebasannya dari tahanan. Dia juga meminta militer Sudan untuk membebaskan semua pemimpin sipil yang ditahan dan menekankan bahwa AS mendukung transisi yang dipimpin sipil menuju demokrasi di Sudan.
Pada April 2019, militer Sudan mengkudeta pemerintahan mantan perdana menteri Omar al-Bashir. Dia dilengserkan setelah memerintah selama 30 tahun. Rakyat Sudan bersuka cita menyambut jatuhnya Al-Bashir. Saat ini dia mendekam di penjara di Khartoum.
Rakyat kemudian menuntut agar pemerintahan transisi dibersihkan dari unsur-unsur Al-Bashir. Setelah itu, Sudan dijalankan oleh pemerintahan transisi gabungan sipil dan militer. Pemerintahan tersebut diatur untuk berkuasa selama tiga tahun. Setelah masa transisi berakhir, Sudan akan menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika