Soal PCR, Ganjar Usul Ada Tim Pengkaji Harga Paling Wajar
Rep: S Bowo Pribadi / Red: Agus Yulianto
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau layanan vaksinasi Covid-19 mobile, di SDN 1 Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. | Foto: dok. Istimewa
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penurunan harga tes PCR sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo didukung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bahkan orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut ingin ada tim yang bisa melakukan tinjauan sekaligus mengkaji berapa sebenarnya harga yang paling wajar.
“Sehingga terkat dengan harga PCR ini--nantinya--tidak akan menimbulkan fitnah, dalam konteks sedang melakukan kontrol atau sedang berbisnis,” ungkapnya, saat dikonfirmasi perihal polemik harga PCR, di Semarang, Rabu (27/10).
Menurutnya, dengan keberadaan tim yang bisa mengkaji lebih detail dan transparan bisa jadi harga PCR seperti yang diminta oleh Presiden bisa ditekan lebih murah lagi. Yang tidak kalah penting tim yang dimaksud nantinya juga bisa mengkaji apakah bisa PCR digantikan dengan alternatif tes yang lain.
“Misalnya, bisa tidak digantikan dengan antigen atau antigen yang lebih murah lagi atau bisa tidak menggunakan GeNose,” katanya.
Kemudian, dalam konteks keamanan transportasi apakah sudah bisa dipastikan benar-benar aman tanpa melakukan tes Covid-19. Maka, pemegang otoritas yang memiliki peran penting untuk menentukan atau memberikan jaminan keamanan tersebut.
“Kalau penerbangan memang betul dirasa aman, nyatakan saja itu aman sehingga kita tidak perlu melakukan tes,” tegasnya.
Di lain pihak, Gubernur Jawa tengah juga menyinggung persoalan ancaman gelombang ketiga ledakan Covid-19 dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di akkhir tahun nanti. Menurutnya, Jawa Tengah masih menghitung dan menyiapkan skenario-skenario guna mengantisipasi risiko ledakan kasus Covid-19 jilid tiga, yang tentu juga tidak dikehandaki tersebut.
Namun, dalam beberapa kesempatan gubernur sudah sering mewanti-wanti bahwa gelombang ketiga memang menjadi ancaman. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak mengendorkan disiplin protokol kesehatannya.
“Maka, kemarin kami berdiskusi juga dengan Pemerintah Pusat bagaimana sebaiknya dalam menghadapi liburan Nataru atau akhir tahun besok, agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi,” tambah Ganjar.
Bahkan, masih jelas gubernur, sempat terungkap pula gagasan skenario saat Nataru nanti tidak menambah hari libur. Termasuk menekankan kepada masyarakat agar tidak berlibur ke luar kota atau keluar daerah.
Namun, masyarakat bisa berlibur di tempat (daerahnya) masing- masing sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman ledakan kasus Covid-19.
Terlebih harinya, baik Natal maupun Tahun Baru, jatuh pada hari Sabtu. Artinya, seperti lumrahnya akhir pekan dan tidak perlu ada penambahan hari libur lagi. Sehingga masyarakat semuanya berlibur di tempat masing- masing.
“Kira- kira itu diskusi kami yang mungkin itu relatif bisa mengendalikan situasi dan kondisi di akhir tahun nanti,” lanjut Ganjar.
Selain masih menyiapkan skenario terbaik untuk Nataru, tambahnya, selama dua bulan ke depan vaksinasi Covid-19 harus digenjot lagi di Jawa Tengah. “Apabila capaian vaksinasi tersebut bisa digenjot setidaknya bisa membantu dalam mencegah adanya gelombang ketiga Covid-19,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
