REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kepala BPIP mengatakan kiai adalah simbol kepahlawanan karena memperjuangkan agama dan negara. Hal tersebut ditegaskannya dalam acara Strategic Discussion yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang dengan mengusung tema "Penguatan Ideologi Pancasila dan Deradikalisasi", Rabu (27/10).
Hal itu dilatarbelakangi oleh sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana nasionalisme di Indonesia mampu menyatukan seluruh umat Muslim melalui peran kiai-kiai.
Selain itu, ada juga peran dari raja-raja lokal yang secara sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada negara. "Belum pernah terjadi dalam sejarah juga bahwa raja-raja dan penguasa lokal menyerahkan konsekuensi kekuaasaan konstitusionalnya kepada negara yang baru terbentuk kecuali di Indonesia," imbuh Profesor Yudian.
Oleh karena itu, ia menegaskan jangan sampai ada yang berusaha mengubah negara Pancasila karena itu merupakan buah kesepakatan bersama dan selama ada negara Indonesia maka disitulah Pancasila dijunjung.
Sementara itu Romo Benny Susetyo, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP RI menjelaskan bahwa dalam era sekarang bangsa Indonesia memiliki tantangan yang besar salah satunya adalah perubahan daya dominasi negara karena krisis global. Selain krisis global, kita juga dihadapkan dengan disorientasi informasi, akibatnya kita kadang terperangkap pada era pesimisme. "Padahal banyak prestasi yang dicapai oleh bangsa Indonesia yang mendapat pengakuan dari bangsa lain," tegas Romo Benny dalam siaran pers.
"Problem kita saat ini adalah mempermasalahkan dasar dari itu semua. Oleh karena itu saya berharap agar negara Indonesia bisa dijaga dengan baik oleh kaum santri. Seseorang yang mencintai bangsa dan negaranya", ungkap Romo Benny.
Sepakat dengan hal tersebut, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, Dr. Waryono, M. Ag menyatakan bahwa santri adalah bagian dari pondok pesantren. Dimana pondok pesantren memiliki peran yang krusial dalam menjaga NKRI. "Oleh karena itu pondok pesantren harus inklusif dan harus dekat dengan masyarakat. Dalam pesantren saat ini sudah disusun pendidikan yang terstruktur mengenai moderasi beragama," imbuhnya.
Moderasi beragama yang juga menjadi salah satu program Presiden Jokowi dalam memperkuat dan menanamkan ideologi Pancasila telah sesuai dengan RPJMN yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang berbudaya agama bukan negara sekularisme.
Acara ini dihadiri oleh Rektor Unisma, Prof. Dr. Maskuri, M.Si, Ketua PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar, Ketua ISNU Jawa Timur, Prof. HM. Mas'ud Said, Ph.D serta pimpinan banom Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) se-Jawa Timur. Strategic Discussion ini juga menjadi rangkaian acara Kepala BPIP RI yang kedua, setelah acara Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang digelar di Pondok Pesantren Al Hikam bersama Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika