REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya penurunan kemiskinan agro dan pedesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Mengingat, kata Emil, wilayah perdesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar daerah dengan persentase sebesar 15,05 persen per Maret 2021.
"Ini menyebabkan pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi oleh para petani," kata Emil di Surabaya, Rabu (27/10).
Emil memaparkan, berdasarkan data Bappeda Jatim per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah 4.572.730 atau sekitar 11,40 persen dari total penduduk. Ada 17 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim. Yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep, dan Bangkalan.
Sedangkan sisanya, 21 kabupaten/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Kab Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo, dan Jember. Meski begitu, beberapa daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.
Emil mengatakan, terdapat 15 daerah kantong kemiskinan yang rencananya akan dijadikan fokus pilot project pengentasan kemiskinan. Di mana, setiap kabupaten/kota menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024.
Rinciannya, Pasuruan dengan target 7,8 persen tingkat kemiskinan pada 2024, Malang dengan target 8,3 persen Sampang, Bangkalan dan Sumenep dengan target 17 persen, Bojonegoro dengan target 11 persen, Jember dengan target 8,8 persen, Kediri dengan target 8,9 persen, Probolinggo dengan 16,21 persen, Bondowoso dengan 12,2 persen, serta Pamekasan dengan 10,9 persen.
Sementara Tuban, Lamongan, Lumajang, dan Situbondo masih belum memasang target. Untuk itu, kita harus punya langkah konkret. Mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan," ujar Emil.
Emil menjelaskan, langkah pertama yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan adalah verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan. Di samping itu, ia juga menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa.
"Selain itu, karena kebanyakan penduduk miskin adalah petani, harusnya Dinas Pertanian juga bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan ini. Sebab selama ini semua tanggung jawab ada di Dinas Sosial saja. Maka, ini perlu diubah juga," kata dia.
