REPUBLIKA.CO.ID, QUITO -- Presiden Ekuador Guillermo Lasso, membuka pintu untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar, di tengah status darurat. Lasso mengatakan, pemerintah akan tetap menempatkan pasukan keamanan di jalan raya untuk menjaga ketertiban.
“Saya menyerukan untuk dialog, untuk konsensus, untuk memikirkan kebaikan negara dan bukan kepentingan pribadi, partai atau serikat pekerja. Di saat-saat pemulihan ekonomi ini, saatnya untuk bersatu," ujar Lasso, dilansir Aljazirah, Kamis (28/10).
Sebelumnya, Lasso mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 12 persen. Kenaikan ini hampir dua kali lipat sejak tahun lalu. Dengan kenaikan harga tersebut, maka harga solar menjadi 1,90 dolar AS per galon, dan harga bensin menjadi 2,55 dolar AS per galon.
Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa kenaikan harga bahan bakar tidak adil bagi warga yang sudah berjuang secara ekonomi karena pandemi Covid-19.
Konfederasi Bangsa-bangsa Adat Ekuador (CONAIE), kelompok yang menyerukan protes, menginginkan harga bahan bakar dibatasi menjadi 1,50 dolar AS per galon untuk solar, dan 2 dolar AS per galon untuk bensin. “Pemerintah telah mengacau, mendorong harga bahan bakar naik sepanjang waktu,” ujar seorang pengunjuk rasa, Dennis Viteri, yang merupakan pekerja tekstil berusia 28 tahun.
Viteri dan demonstran lainnya menggunakan tanah, batang pohon, dan ban yang terbakar untuk memblokir sebagian jalan raya Pan-Amerika yang menghubungkan Quito dengan Kolombia
Demonstran telah mengganggu lalu lintas di setidaknya lima dari 24 provinsi Ekuador.
Mengurangi subsidi bahan bakar adalah salah satu cara bagi Ekuador untuk mengecilkan pengeluaran, dengan imbalan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Namun sekitar 47 persen orang Ekuador berada di bawah kemiskinan, dan hampir sepertiga populasi tidak memiliki pekerjaan penuh waktu.
Sebelumnya, Presiden Lasso menyatakan keadaan darurat selama 60 hari untuk mengatasi meningkatnya kejahatan dan kekerasan oleh pengedar narkoba. Keadaan darurat ditetapkan setelah sekitar 240 narapidana yang bersekutu dengan geng tewas dalam bentrokan di penjara sejak Januari. Pemerintah mengerahkan pasukan militer untuk membantu memerangi gelombang kejahatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika