REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti soal wacana diwajibkannya PCR untuk semua moda transportasi. Menurutnya, wacana tersebut justru memberatkan masyarakat.
"PCR untuk semua moda transportasi jelas memberatkan masyarakat. Tidak ada orang yang ingin terkena Covid19. Dan mayoritas masyarakat ingin divaksin," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya, dikutip republika.co.id, Kamis (28/10).
Namun, lanjut Suyadi, yang jadi soal adalah kecepatan vaksinasi yang masih bergantung pada kemampuan Pemerintah dalam menyediakan vaksin. Menurutnya untuk menghindari gelombang ketiga, maka pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat terhadap orang yang kontak erat dengan pasien Covid19.
"Bukan dengan melakukan PCR terhadap sembarang orang," ujarnya.
Ia mengungkapkan, kemampuan pelacakan kontak atau tracing oleh pemerintah belum mencapai 80 persen. Di Jawa terdapat 49 kabupaten/kota yang memiliki program tracing hanya mampu mencapai 69,7 persen.
"Jika kemudian potensi gelombang ke-3 ada kaitannya dengan kecepatan vaksinasi dan juga kemampuan tracing yang dilakukan Pemerintah, apakah adil jika masyarakat yang harus menanggung akibatnya?," ucapnya.
Pemerintah sebelumnya telah menurunkan harga PCR Rp 275 ribu. Menurutnya, harga tersebut masih sangat tinggi. Apalagi definisi moda transportasi Umum untuk semua jenis.
"Bayangkan, KRL dengan tarif Rp 3.000, Angkot juga yang harganya juga di bawah Rp 5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional," ungkap Politikus PKS itu.
Jika pemerintah memutuskan untuk mewajbkan PCR untuk semua moda transportasi, maka PKS meminta agar PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk menegakkan disiplin prokes baik di terminal, bandara, stasiun, dan juga di angkutannya, Pemerintah harus mempersiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online.
"Untuk mencegah antrean panjang yang berisiko tidak menjaga jarak, juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika