PSSI Pastikan akan Tindak Tegas Pelaku Pengaturan Skor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku pengaturan skor. Baru-baru ini, PSSI menerima laporan dari manajemen Perserang Serang tentang adanya dugaan pengaturan skor di tubuh klubnya sendiri selama menjalani kompetisi Liga 2 2021.

"Kami akan tindak tegas pelaku pengakuran skor. Ini telah mencoreng nama sepak bola Indonesia. Kami tidak main-main dan akan tuntaskan permasalahan ini," kata Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya, Jumat (29/10). "Pertama kami akan terima laporan dari manajemen Perserang. Setelah itu kami akan selidiki dan panggil terlebih dahulu para terlapor untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan masuk ranah dari Komite Disiplin."

Baca Juga

Berdasarkan sejumlah informasi, pengakuan, dan barang bukti yang ada, manajemen Perserang, Babay Karnawi, pun telah memberhentikan lima pemain dan pelatih kepala Perserang. Lima pemain yang dimaksud berinisial EDS, FE, EJ, AS, dan AIH. Adapun pelatih kepala berinisial PW.

Babay menuturkan indikasi pengaturan skor pertandingan ditemukan dalam sejumlah laga yang dijalani Perserang di Liga 2 musim ini. Praktik pengaturan skor pertandingan itu diduga dilakukan oleh pihak luar dengan mengajak sejumlah pemain Perserang.

"Beberapa orang telah menghubungi sejumlah pemain Perserang untuk membuat Perserang kalah dalam pertandingan melawan RANS Cilegon FC, Persekat Tegal, dan Badak Lampung FC," kata Babay dalam keterangannya.

Ketua Komite Disiplin PSSI, Erwin Tobing, mengaku akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan. Pasalnya, kata dia, PSSI di bawah kepimimpinan Ketua Umum Mochamad Iriawan tidak akan memberi toleransi kepada para pelaku yang terbukti melakukan pengaturan skor.

"Jika terbukti ikut melakukan pengaturan skor pasti hukumannya berat. Karier sepak bolanya akan habis," tegas Erwin. "Komdis akan bergerak cepat untuk menuntaskan permasalahan ini. Kami juga mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai fakta."