REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Ketua Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang akan datang, Kamboja akan menekan pemerintah militer Myanmar untuk membuka dialog. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, Kamis (29/10).

Sokhonn memperingatkan Myanmar berada di 'ambang perang sipil'. Ia mengatakan Kamboja akan menunjuk utusan khusus baru untuk Myanmar yang mulai bekerja pada awal tahun depan ketika Kamboja menjabat sebagai ketua ASEAN.  Kamboja mendapat giliran untuk menjabat posisi ketua menggantikan Brunei.

Saat ini diplomat Brunei, Erywan Yusof yang menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.  "Sementara kami semua menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota, situasi di Myanmar terus menjadi hal yang mengkhawatirkan," kata Sokhonn.  

"(Hal ini) berdampak negatif pada kawasan, kredibilitas asosiasi dan saudara dan saudari kami, rakyat Myanmar," tambahnya.

ASEAN tidak mengundang penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing dalam pertemuan kepala negara blok tersebut pekan lalu. Jenderal yang memimpin kudeta 1 Februari tersebut tidak diundang karena gagal memenuhi komitmennya dengan ASEAN untuk menghentikan kekerasan, memulai dialog dan mengizinkan bantuan kemanusiaan dan utusan ASEAN masuk.

Sokhonn mengatakan Kamboja mendukung tidak mengundang Min Aung Hlaing dalam pertemuan ASEAN. Ia mencatat pemerintah Junta menolak Erywan untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika