REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kepala daerah memiliki potensi lebih besar untuk menjadi calon presiden (capres) di 2024. Apalagi, gubernur di Pulau Jawa seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.
"Elektabilitasnya tinggi Pak Ganjar, Anies, terus Ridwan Kamil, atau Khofifah tadi itu kan orang-orang nonpartai dan kepala daerah," ujar Lili dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/10).
Ia menilai, contoh kesuksesan seorang kepala daerah yang menjadi presiden adalah Joko Widodo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil memanfaatkan momentum kesukaan publik terhadap Jokowi untuk melenggang ke pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Pak Jokowi sebagai success story dari wali kota, gubernur, kemudian presiden itu juga mendapat apresiasi dari publik, bahwa sumber rekrutmen itu bisa dari kepala daerah untuk menjadi pemimpin nasional," ujar Lili.
Ia menambahkan, tingginya elektabilitas Anies, Ganjar, Ridwan, dan Khofifah juga menjadi peringatan bagi partai politik. Sebab, tiga nama di antaranya, kecuali Ganjar, adalah sosok yang hingga saat ini belum bernaung di partai politik.
"Ini satu sisi pukulan atau warning bagi partai-partai politik, ternyata pemimpin partai mereka tidak mendapat dukungan dari publik," ujar Lili.
Namun, ia mengatakan, keempat nama tersebut akan menghadapi sejumlah tantangan jika berniat untuk maju ke Pilpres 2024. Salah satunya, ingin atau tidaknya partai politik untuk mengusung mereka sebagai capres atau cawapres pada kontestasi mendatang.
Sebab, ia melihat, partai-partai politik saat ini cenderung ingin mengusung kadernya sebagai capres demi mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ditambah dengan satu alasan, yakni Anies, Ridwan, dan Khofifah belum memiliki partai politik.
"Penentu pencapresan itu ada partai politik, karena memang tidak adanya calon perorangan. Jadi partai politik lah yang menentukan siapa kemudian yang akan menjadi capres dan cawapres," ujar Lili.
"Apakah kemudian (partai politik memilih untuk) menurut keinginan masyarakat ataukah partai politik akan membiarkan kandidat-kandidat yang dianggap mampu memimpin itu," sambungnya.
