REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN  -- DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah pusat memberikan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi Provinsi Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/Kota. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, energi sumber daya mineral (ESDM), H Sahrujani di Banjarmasin Sabtu mengatakan, saat ini hampir di sebagian besar SPBU di berbagai daerah terjadi antrean panjang kendaraan.

"Dari informasi yang kami terima, kedua jenis BBM Pertalite dan Pertamax di SPBU sering terjadi kekosongan," katanya.

Memastikan kondisi tersebut, kata dia, Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Kamis (28/10).Pada RDP tersebut, kata dia, forum memperkirakan kelangkaan Pertalite dan Pertamax itu karena mobilitas pengguna kendaraan bermotor meningkat seiring penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sahrujani mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menemui Badan Pengelolaan Hilir (BPH) Migas ke Jakarta, untuk memohon tambah jatah Pertalite dan Pertamax. Sales Area Manager Kalselteng Pertamina Drestanto Nandhiwardhana mengungkapkan, pada Juli hingga September 2021 atau saat PPKM masih ketat, kebutuhan BBM tidak ada masalah."Tetapi seiring penurunan level PPKM untuk konsumsi bahan bakar naik drastis, karena aktivitas masyarakat mulai normal," ujarnya.

Menyikapi kenaikan kebutuhan BBM tersebut, dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan sudah akan diantisipasi.Dia mengungkapkan, untuk Pertamax dan Pertalet memang paling banyak digunakan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil dengan per harinya 1.750 kilo liter. Padahal ketika masa PPKM hanya 1.400 hingga 1500 kilo liter per hari.

"Untuk kuota Pertamax dan Pertalite tidak ada batasan, suplai selalu siap bahkan saat ini kapal-kapal kita sudah masuk," katanya.

Mengenai adanya pemanfaatan kesempatan warga yang melangsir untuk menjual kembali dengan harga tinggi di eceran, dia menyatakan, pihaknya sulit mengawasi."Sulit membedakan pelangsir dan masyarakat secara umum, sebab secara normal boleh beli dengan 60 liter. Kemudian kembali membeli di SPBU lain dengan jumlah yang sama," demikian Drestanto.

Ketua Hiswanamigas Kalsel Hj Syarifah Rugayah menyatakan, pihaknya organisasinya siap penyalurkan BBM ke SPBU sesuai ketentuan kalau memang persediaan ada."Kami ini kan mitra Pertamina dalam upaya memberikan pelayanan sebaik mungkin, baik terhadap penyedia maupun pengguna bahan bakar minyak tersebut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika